Abdul Hakim. | Wartalampung.id
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Buyung Suhardi meminta bantuan anggota DPD RI Abdul Hakim mengawal pengajuan dana perimbangan ke Pemerintah Provinsi Lampung.
Buyung mengatakan, pihaknya sudah mengajukan Rp20 juta untuk setiap desa dari yang biasanya Rp6 juta. Buyung mengatakan, angka itu sengaja disorongkan agar jika ada revisi nilainya tidak turun drastis.
Buyung mengatakan, ia mendapat informasi dana perimbangan ini akan turun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP). Namun, jika tidak di APBDP, kemungkinan besar pada APBD tahun 2023.
Oleh sebab itu, ia meminta Abdul Hakim mengawal dan mengingatkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi agar benar-benar merealisasikan dana perimbangan Rp20 per desa itu.
Buyung mengatakan, jika banyak pihak yang mengawal, ia optimistis dana itu turun. Namun, jika tidak dikawal dan diingatkan, bisa jadi molor ke tahun berikutnya.
Buyung mengakui, kekuatan anggota DPD seperti Abdul Hakim cukup mempunyai pengaruh pada pengambilan kebijakan di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung. Apalagi, kata dia, Abdul Hakim cukup intensif berkomunikasi dengan Arinal Djunaidi.
Menanggapi ini, anggota Komite IV DPD RI Abdul Hakim mengatakan siap. Dalam waktu dekat ia akan menyampaikan ini kepada Gubernur Arinal Djunaidi.
Hakim juga berpendapat, dana perimbangan bisa mengakselerasi pembangunan di desa.
Hakim mengatakan, Apdesi memang mesti terus mendorong agar Pemerintah Provinsi Lampung memberikan porsi yang layak untuk pembangunan di desa. Apalagi sejauh ini, Pemerintah Provinsi Lampung sudah memprogramkan Smart Village di banyak desa di Lampung.
Hal ini terungkap pada serap aspirasi Abdul Hakim dengan pengurus Apdesi di Rumah Makan Pindang Uwo, Ahad, 8/5/2022.
Abdul Hakim mengapresiasi kerja Apdesi selama ini. Ia mengatakan, siap bekerja sama dengan Apdesi untuk mempercepat pembangunan di desa-desa di Lampung. []
