Abdul Hakim: Percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Harus Didukung Penguatan APBN

Wartalampung.id, Batam – Senator Lampung, Abdul Hakim, mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Hal tersebut disampaikan Abdul Hakim dalam Pertemuan Subwilayah Sumatra bersama para gubernur dan kepala daerah dari tiga provinsi terdampak, di Batam, Jumat (11/9/2026).

Menurut Abdul Hakim, skala kerusakan dan kebutuhan pemulihan masyarakat pascabencana membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Sementara itu, ketersediaan anggaran APBN saat ini belum sepenuhnya memadai untuk membiayai seluruh kebutuhan rehab-rekon secara cepat dan menyeluruh.

“Kita harus memastikan masyarakat korban bencana tidak terlalu lama berada dalam kondisi darurat. Rehab dan rekon harus dipercepat, tetapi tentu membutuhkan dukungan anggaran yang cukup,” ujar Abdul Hakim.

Ia meminta pemerintah melakukan penguatan dan realokasi anggaran secara terukur, dengan memprioritaskan pembangunan kembali rumah masyarakat, fasilitas pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam konteks pemulihan dan pembangunan Aceh, Abdul Hakim juga menyatakan setuju terhadap perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, dengan tetap memastikan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaannya.

Menurutnya, keberlanjutan dukungan fiskal bagi Aceh penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dana Otsus Aceh harus dilihat sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, saya mendukung perpanjangannya, dengan pengelolaan yang semakin transparan, tepat sasaran dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Abdul Hakim menambahkan, persoalan bencana di Sumatera membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, DPD RI, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap hasil pertemuan Subwilayah Sumatra ini dapat menjadi masukan konkret bagi pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan percepatan pemulihan serta memastikan daerah terdampak memperoleh dukungan fiskal yang proporsional.

“Yang paling penting adalah memastikan negara hadir. Masyarakat korban bencana harus segera kembali mendapatkan tempat tinggal, pelayanan publik, infrastruktur dan sumber penghidupan yang layak,” tutup Abdul Hakim. []