Anggota DPD RI Abdul Hakim
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota DPD RI asal Lampung, Abdul Hakim, mengajak pemerintah, aparat keamanan, serta seluruh elemen bangsa untuk menyikapi film dokumenter “Pesta Babi” secara arif, proporsional, dan konstitusional.
Film tersebut, kata Hakim, adalah bagian dari ekspresi karya anak bangsa yang berupaya menjelaskan realitas sosial, budaya, dan aspirasi masyarakat adat Papua terkait hak-hak tradisional yang dijamin oleh konstitusi negara.
Menurutnya, Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman budaya, adat istiadat, dan identitas lokal yang harus dihormati sebagai kekayaan nasional. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap karya-karya kebudayaan dan dokumentasi sosial tidak semestinya dilakukan secara represif ataupun penuh kecurigaan, melainkan dengan dialog, empati, dan semangat persatuan kebangsaan.
“Papua adalah bagian utuh dari Indonesia. Masyarakat adat Papua memiliki hak-hak tradisional yang dijamin konstitusi. Aspirasi yang lahir dari ruang budaya dan karya dokumenter perlu dipahami secara bijak sebagai bagian dari ikhtiar membangun komunikasi kebangsaan yang sehat,” ujar senator Lampung itu hari ini dalam siaran persnya.
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai pelindung seluruh anak bangsa tanpa membedakan latar belakang suku, budaya, maupun wilayah. Dalam konteks Papua, pendekatan keamanan perlu diimbangi dengan pendekatan kemanusiaan, kebudayaan, pendidikan, dan kesejahteraan agar rasa keadilan sosial semakin dirasakan oleh masyarakat.
Konstitusi Indonesia sendiri, khususnya Pasal 18B UUD 1945, telah menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hakim juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab dalam bingkai persatuan nasional.
Karya seni, film dokumenter, dan ekspresi budaya seharusnya menjadi jembatan dialog untuk memperkuat saling pengertian antar-anak bangsa, bukan justru memperlebar jarak dan prasangka.
“Keutuhan bangsa tidak cukup dijaga dengan pendekatan kekuatan semata, tetapi juga dengan keadilan, penghormatan budaya, dan kesediaan mendengar suara rakyat di daerah. Persatuan nasional akan semakin kokoh bila seluruh anak bangsa merasa dihargai martabat dan identitasnya,” lanjutnya.
Ia berharap seluruh pihak mampu menahan diri, mengedepankan musyawarah, serta membangun komunikasi yang konstruktif demi menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat integrasi kebangsaan secara berkeadaban.
“Merawat Indonesia berarti merawat seluruh keberagaman anak bangsanya,” tutup Hakim. []
Tinggalkan Komentar Anda