Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota Komite 1 yang juga pimpinan di Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Abdul Hakim meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKS).
Sebab, dari banyak masukan, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten merasakan dampak signifikan dari pemotongan ini.
Hakim mengatakan, dalam rapat dengan Komite 1 DPD RI, pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten di Sulawesi Tenggara, merasakan dampak dari pemotongan ini.
Kata Hakim, fungsi pelayanan dan pemerintahan di sana sangat terpengaruh. Dampak yang signifikan itu, kata Hakim, mesti disikapi pemerintah pusat.
Ia menegaskan permintaan agar Pemerintah Pusat meninjau ulang kebijakan itu. Akan lebih baik jika ke depan pengawasannya yang perlu ditingkatkan.
Hakim meminta Presiden Prabowo mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 perihal pemotongan dana transfer ke daerah ini.
Sebelumnya beberapa waktu lalu sejumlah gubernur se-Indonesia melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan pemotongan dana transfer ke daerah itu.
Sebab, dampak pemotongan itu signfikan dalam meneruskan pembangunan di daerah.
Hakim menegaskan, DPD RI akan terus mengawal aspirasi daerah ini. Tujuannya, agar ada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. []
Tinggalkan Komentar Anda