Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota Komite I DPD RI, Abdul Hakim, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan keadilan anggaran bagi daerah, termasuk keadilan dalam dana bagi hasil, agar daerah memperoleh porsi anggaran yang adil, proporsional, dan berkelanjutan sesuai kontribusinya terhadap negara.
Hal tersebut disampaikan Hakim saat menanggapi aspirasi para kepala daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komite IV dan Komite I DPD RI, bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADPSI), pada Senin, 19 Januari 2026, di Ruang GBHN Kompleks Parlemen, Senayan.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah secara tegas menuntut keadilan anggaran dan keadilan dana bagi hasil, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam dan daerah yang memiliki beban fiskal tinggi. Mereka menilai ketimpangan pembagian anggaran pusat–daerah masih menjadi persoalan serius yang menghambat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
“Para kepala daerah menyampaikan tuntutan yang sangat jelas, yaitu keadilan anggaran dan keadilan dana bagi hasil. Kami meminta Presiden Prabowo agar kebijakan fiskal nasional benar-benar berpihak pada daerah, sehingga otonomi daerah tidak hanya menjadi slogan, tetapi nyata dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hakim.
Lebih lanjut, senator asal Lampung ini menegaskan bahwa DPD RI akan mengawal aspirasi tersebut agar menjadi bagian penting dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN ke depan. Menurutnya, keadilan anggaran merupakan kunci memperkuat pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan, serta menjaga keutuhan dan keadilan pembangunan nasional dari pinggiran hingga pusat. []
Tinggalkan Komentar Anda