Abdul Hakim: Indonesia Jangan Jadi Subkontraktor Keamanan, Tinjau Ulang Skema AS di Palestina

Wartalampung.id, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Lampung, Abdul Hakim, meminta Pemerintah Indonesia bersikap hati-hati dan meninjau ulang secara kritis wacana keterlibatan Indonesia dalam skema keamanan Palestina yang diprakarsai oleh Amerika Serikat (AS) di bawah kebijakan Presiden Donald Trump.

Hakim menegaskan, meskipun Indonesia memiliki komitmen abadi terhadap perdamaian dunia, keterlibatan dalam skema yang diinisiasi sepihak oleh AS memiliki risiko besar melanggar amanat konstitusi jika tidak memenuhi syarat-syarat prinsipil yang ketat.

“Secara prinsip, Indonesia tidak siap dan tidak boleh terlibat jika skema tersebut dipimpin sepihak oleh AS, tidak memiliki mandat PBB, dan hanya bertujuan mengamankan Israel tanpa memberikan keadilan politik bagi Palestina,” tegas Abdul Hakim di Jakarta hari ini.

Ia mengingatkan, Pembukaan UUD 1945 secara tegas memandatkan penghapusan penjajahan.

“Keamanan tanpa kemerdekaan Palestina sama dengan melegitimasi penjajahan. Ini adalah garis merah konstitusional kita. Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari skema yang melanggengkan penderitaan rakyat Palestina,” tambahnya.

Senator asal Lampung ini menyatakan bahwa Indonesia siap berperan aktif, bukan sebagai bawahan kebijakan AS, melainkan sebagai aktor perdamaian yang bermartabat, jika skema tersebut berubah total dan memenuhi 5 syarat

1. Mandat Resmi PBB. Misi harus berada di bawah payung Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB, bukan coalition of the willing bentukan satu negara.
2. Palestina sebagai subjek. Otoritas Palestina harus memimpin dan berdaulat, bukan menjadi objek yang dikendalikan pihak asing.
3. Netral dan Multinasional. Harus di bawah bendera netral (PBB, OKI, atau Negara Non-Blok), bukan proyek geopolitik AS–Israel.
4. Tujuan Kemerdekaan. Harus ada timeline jelas menuju negara Palestina merdeka dan pengakhiran pendudukan Israel.
5. Peran Sipil & Humaniter. Fokus Indonesia adalah rekonstruksi, penegakan hukum sipil, dan perlindungan warga, bukan operasi keamanan represif.

Subkontraktor Keamanan

Abdul Hakim memberikan peringatan strategis bahwa keterlibatan Indonesia dalam skema “gaya Trump” tanpa jaminan kemerdekaan Palestina akan berdampak buruk bagi posisi diplomatik RI.

“Jika kita masuk ke dalam struktur di bawah kendali AS-Israel, kita berisiko berubah dari pemimpin moral (moral leader) menjadi sekadar ‘subkontraktor keamanan’. Ini akan menggerus kepercayaan dunia Islam dan negara-negara Global South terhadap konsistensi politik luar negeri Indonesia,” ujarnya.

Abdul Hakim menegaskan, Indonesia memiliki modal diplomatik, operasional, dan moral yang kuat untuk memimpin, asalkan skemanya sah dan adil. []