Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI yang juga anggota Komite 1 Abdul Hakim mendukung ikhtiar Pemerintah Provinsi Lampung yang akan mengukur ulang lahan milik SGC.
Hakim mendukung hal ini demi transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, Hakim mendukung Pemprov Lampung agar tidak ada penyalahgunaan lahan oleh korporasi.
Sejatinya, kata Hakim, banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengakses lahan untuk usahanya, sedangkan di pihak lain korporasi mendapat keringanan. Hakim mengatakan, ikhtiar Pemerintah Provinsi Lampung itu juga menjadi salah satu upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Hakim ingin pemerintah tegas terhadap penguasaan lahan yang bertentangan dengan aturan. Hakim juga ingin ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang ingin berusaha tapi tidak memiliki sumber daya.
Meskipun demikian, Hakim berpendapat, semua harus sesuai dengan regulasi sehingga tidak ada tumpang tindih aturan. Hakim menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dari KKN. []
Tinggalkan Komentar Anda