Abdul Hakim (kopiah hitam). | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komite IV DPD RI Abdul Hakim mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD Lampung untuk mendesain rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pesantren.
Perda ini, kata dia, dibutuhkan agar pesantren di Lampung bisa punya naungan hukum dalam konteks regulasi daerah. Hakim menilai, perda ini penting diterbitkan agar usaha ekonomi pesantren juga bisa tumbuh dan berkembang.
Pasalnya, ujar Hakim, progres usaha ekonomi pesantren makin signifikan. Ia ingin pemerintah ikut mendorong progres ini sehingga pertumbuhan usaha ekonomi pesantren makin bergeliat.
Hakim mengatakan, ia mengetahui persis bagaimana suasana santri dan kehidupan di pesantren karena memang sejak sebelum SD sampai SMA ia hidup di beberapa pesantren di Pandeglang, Banten.
Maka itu, Hakim menilai perlu adanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap perkembangan pesantren ini. Khususnya lagi dalam bidang ekonomi.
Hakim juga sedang mendorong terbentuknya komite daerah ekonomi dan keuangan syariah di Lampung. Ia beralasan, literasi inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Lampung relatif masih rendah. Karena itu, dibutuhkan komite khusus untuk melakukan percepatan. []
