Abdul Hakim Dialog dan Serap Aspirasi Bahas Undang-Undang Desa

Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota DPD RI asal Lampung, Abdul Hakim, menggelar dialog dan penyerapan aspirasi dalam rangkaian kegiatan reses di daerah pemilihan dengan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan ini berlangsung di Bandar Lampung, Senin (27/4), dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hakim menegaskan bahwa Undang-Undang Desa menjadi tonggak penting dalam mendorong pembangunan desa berbasis kemandirian. Salah satu implementasi strategis dari regulasi ini adalah kebijakan Dana Desa yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan dari tingkat desa.

“Dana Desa memberikan ruang bagi desa untuk berkembang dari bawah, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun penguatan ekonomi lokal,” ujar Abdul Hakim.

Ia menjelaskan, pemanfaatan Dana Desa telah mendorong pembangunan berbagai infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, irigasi, sanitasi, serta fasilitas publik lainnya. Peningkatan aksesibilitas tersebut dinilai berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga berdampak pada meningkatnya kemandirian desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Desa kini memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi di sektor pertanian, peternakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga desa wisata.

Berdasarkan data indikator pembangunan desa, jumlah desa mandiri di Indonesia telah mencapai 11.456 desa. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Desa memberikan dampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Abdul Hakim berharap, melalui forum dialog ini, berbagai masukan dari pemangku kepentingan dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan kebijakan, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Desa semakin optimal dan tepat sasaran di masa mendatang. []