Abdul Hakim
WARTALAMPUNG.ID, JAKARTA – Senator Abdul Hakim menyampaikan keprihatinan serius atas perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Menurut Abdul Hakim, persoalan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai perkara pidana biasa.
Dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan merupakan persoalan serius yang menyangkut kehormatan institusi negara, perlindungan hak konstitusional warga negara, keamanan nasional, serta masa depan demokrasi Indonesia.
“Ini merupakan ujian bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga marwah negara. Presiden harus mengambil sikap tegas. Jangan sampai ada kesan bahwa jabatan, pangkat, dan kekuasaan dapat menjadi perlindungan bagi siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum,” tegas Abdul Hakim.
Abdul Hakim menyampaikan tujuh pesan politik kepada Presiden Republik Indonesia:
Pertama, Presiden harus mengambil sikap tegas.
Presiden perlu memastikan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal diusut secara serius dan menyeluruh karena menyangkut keamanan negara, perlindungan hak warga negara, dan kehormatan institusi pemerintahan.
Kedua, tegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlindungan karena jabatan, pangkat, kekuasaan, maupun kedekatan politik.
Ketiga, bongkar seluruh jaringan dan motif di balik penyadapan.
Aparat penegak hukum harus mengungkap siapa yang memerintahkan, melaksanakan, menerima, dan memanfaatkan hasil penyadapan, termasuk siapa saja yang menjadi sasaran. Seluruh kemungkinan penyalahgunaan instrumen negara harus diperiksa secara objektif.
Keempat, jamin independensi penegakan hukum.
Presiden harus memastikan tidak ada intervensi, tekanan, maupun upaya melindungi pihak tertentu. Proses penyidikan dan peradilan harus berjalan transparan, profesional, independen, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kelima, lindungi kedaulatan dan keamanan negara.
Negara harus menjamin keamanan komunikasi Presiden, pejabat negara, tokoh masyarakat, dan seluruh warga negara. Kewenangan penyadapan harus berada dalam koridor hukum dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan perseorangan maupun kelompok.
Keenam, lakukan reformasi total kelembagaan Polri.
Kasus ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola kewenangan penyadapan, pengawasan internal, pertanggungjawaban komando, dan budaya kelembagaan Polri. Reformasi kepolisian harus menjamin profesionalisme, independensi, dan kepercayaan publik.
Ketujuh, pulihkan kepercayaan rakyat kepada negara.
Presiden harus memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan berjalan berdasarkan konstitusi, hukum, etika, dan amanat rakyat. Kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan modal penting bagi stabilitas dan masa depan demokrasi Indonesia.
TEGAS DALAM PENEGAKAN HUKUM, TEGUH MENJAGA NKRI
Abdul Hakim menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh membiarkan penyalahgunaan kekuasaan berkembang menjadi ancaman terhadap kehidupan bernegara.
Ada prinsip-prinsip mendasar yang harus dijaga:
1. Tidak boleh ada negara dalam negara.
2. Tidak boleh ada kekuasaan di atas hukum.
3. Tidak boleh ada aparat yang menyalahgunakan kewenangan negara.
4. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan.
5. Tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan bangsa.
“Bapak Presiden, rakyat membutuhkan keteladanan kepemimpinan, keberanian menegakkan keadilan, dan kepastian bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh rakyatnya.”
Ia juga mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga persatuan. []

Tinggalkan Komentar Anda