Komite I DPD RI & Pemprov Sulsel Dorong Sinergi Kebijakan dan Anggaran untuk Percepatan Kesejahteraan Desa

Wartalampung.id, Makassar – Komite I DPD RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan sinergi kebijakan, program, dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah sebagai langkah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, Senin, 21/9/2026.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas masih adanya berbagai persoalan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

Kebijakan dan program yang dijalankan dinilai perlu semakin terarah, terintegrasi, dan memiliki sasaran yang jelas agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Senator Lampung, Abdul Hakim, menekankan pentingnya konsolidasi kebijakan dan anggaran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa.

“Sinergi kebijakan dan program antara pusat dan daerah harus semakin fokus. Efektivitas kebijakan, program, dan anggaran perlu diperkuat agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terkonsolidasi untuk menjawab persoalan masyarakat desa,” ujar Abdul Hakim.

Menurutnya, persoalan kemiskinan di desa tidak cukup ditangani hanya melalui penambahan program atau anggaran.

Yang tidak kalah penting adalah memastikan tata kelola pembangunan desa berjalan secara efektif, transparan, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, perbaikan tata kelola pembangunan di tingkat desa menjadi salah satu agenda penting. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan berbagai program pemberdayaan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat desa saling terhubung dan tidak tumpang tindih.

“Yang kita dorong adalah bagaimana seluruh sumber daya yang ada dapat dikonsolidasikan. Kebijakan dan anggaran harus benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Abdul Hakim.

Komite I DPD RI juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dalam menyusun prioritas pembangunan.

Dengan perencanaan yang lebih terintegrasi, penggunaan anggaran diharapkan menjadi lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Penguatan sinergi pusat dan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. []