Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota DPD RI yang juga unsur pimpinan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Abdul Hakim mengatakan, program prioritas pemerintah berupa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu memperoleh hak pendidikan dan sekaligus mempercepat penuntasan wajib belajar.
Namun, kata Hakim, program sebesar ini perlu segera diperkuat dengan sinergi dan kepastian payung hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan, terutama melalui percepatan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Dalam rapat dengar pendapat hari ini di Jakarta, Hakim menuturkan, hal tersebut penting karena penyelenggaraan Sekolah Rakyat memiliki konsekuensi terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk implikasinya terhadap perencanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan.
Rapat dengar pendapat BULD DPD RI dengan sejumlah mitra di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Sosial.
Pengambilalihan atau penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan bagi kelompok masyarakat tertentu harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan, pembiayaan, standar pelayanan, koordinasi pusat-daerah, serta tanggung jawab masing-masing level pemerintahan.
Hakim berujar, Persoalan ini semakin penting karena kemampuan fiskal pemerintah daerah dari waktu ke waktu menghadapi tekanan.
Jika beban pembiayaan bertambah sementara kapasitas fiskal daerah menurun, dapat terjadi kesenjangan antara kewenangan yang harus dilaksanakan dengan kemampuan daerah membiayainya.
Karena itu, percepatan revisi UU Sisdiknas perlu diarahkan untuk membangun arsitektur pembiayaan pendidikan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan pembagian kewenangan pemerintahan.
Sekolah Rakyat jangan sampai hanya menjadi program unggulan pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki landasan hukum kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, dan integrasi pusat-daerah yang jelas.
Hakim menyampaikan lima langkah yang perlu segera dilakukan:
Mempercepat revisi UU Sisdiknas sebagai payung hukum penyelenggaraan pendidikan nasional yang adaptif terhadap kebijakan baru, termasuk Sekolah Rakyat.
Memperjelas pembagian kewenangan pusat dan daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
Menjamin skema pembiayaan yang berkelanjutan, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.
Melakukan sinkronisasi regulasi dan anggaran, termasuk hubungan antara kebijakan pendidikan nasional, APBN, APBD, transfer ke daerah, dan kebutuhan pembiayaan Sekolah Rakyat.
Memastikan Sekolah Rakyat menjadi instrumen penuntasan wajib belajar bagi masyarakat miskin, bukan sekadar program pendidikan alternatif yang berdiri sendiri.
Negara harus hadir memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Tetapi kehadiran negara tersebut harus ditopang oleh sistem hukum dan pembiayaan yang kuat.
Karena itu, percepatan revisi UU Sisdiknas tidak boleh ditunda. Sekolah Rakyat membutuhkan kepastian hukum hari ini agar keberlanjutan program dan pembiayaannya tidak menjadi persoalan di kemudian hari. []

Tinggalkan Komentar Anda