Politik

Senator Lampung Abdul Hakim Soroti Keterbatasan Penanganan HAM di Indonesia

Senator Lampung Abdul Hakim Soroti Keterbatasan Penanganan HAM di Indonesia

Peserta FGD di DPD RI Perwakilan Lampung yang diinisiasi Abdul Hakim. | Dokumentasi

Wartalampung.id, Bandar Lampung – Kalangan DPR menilai implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) masih jauh dari harapan.

Hal itu senada dengan penilaian anggota Komite I DPD RI Abdul Hakim dalam focus group discussion dengan tema pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Kantor DPD RI Perwakilan Lampung, Jumat, 24/7/2026.

Diskusi menyoroti masih terbatasnya kapasitas penanganan berbagai persoalan HAM di Indonesia.

Hakim menyampaikan, penanganan persoalan HAM masih membutuhkan dukungan yang lebih besar, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, maupun penguatan kebijakan.

“Beragam persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak-hak pekerja, hak atas kesehatan, hingga persoalan sosial lainnya, dinilai memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, “ujarnya.

Dari sisi kelembagaan, keberadaan perangkat penanganan HAM saat ini dinilai masih terbatas di tingkat provinsi.

Sementara itu, program pembentukan Desa Sadar HAM juga belum menjangkau banyak wilayah dan masih berada pada tahap pengembangan di sejumlah desa.

Selain persoalan HAM secara umum, konflik agraria turut menjadi perhatian.

Permasalahan sengketa tanah dinilai masih menjadi persoalan besar yang penyelesaiannya berjalan lambat meski pemerintah telah menjalankan program reforma agraria.

Hakim mengatakan, di tingkat DPR, telah dibentuk panitia khusus (pansus) yang membahas reforma agraria.

DPR juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria yang terjadi di masyarakat.

Menurut Hakim, banyak konflik pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun namun belum memperoleh penyelesaian yang tuntas.

Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan negara dalam menyelesaikan sengketa agraria masih perlu diperkuat.

Ke depan, pemerintah diharapkan lebih serius menjalankan reforma agraria karena berbagai solusi sebenarnya telah tersedia.

Tantangan utamanya adalah memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan serta mempercepat penyelesaian berbagai konflik yang terjadi.

Secara umum, implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinilai masih memerlukan banyak pembenahan agar perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat dapat terlaksana secara lebih optimal. []

Bagikan :

Tinggalkan Komentar Anda