Abdul Hakim Desak Pemerintah Hentikan Pemotongan Dana Desa: Fondasi Pembangunan Terancam

WARTALAMPUNG.ID, BANDAR LAMPUNG – Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung, Abdul Hakim, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menghentikan kebijakan pemotongan dana desa (DD) yang bersumber dari APBN.

Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan di tingkat akar rumput.

Aspirasi ini disampaikan Abdul Hakim setelah menerima keluhan langsung dari Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, dalam agenda reses di Provinsi Lampung, Senin (4/5/2026).

“Jika dana desa dipangkas, yang dipangkas bukan sekadar anggaran, tetapi harapan masyarakat desa. Ini kebijakan yang berpotensi melemahkan fondasi pembangunan nasional,” tegas Abdul Hakim dalam keterangan resminya.

Senator Lampung ini mengungkapkan bahwa dampak pemotongan anggaran sudah mulai dirasakan secara nyata di lapangan.

Sejumlah program prioritas desa dilaporkan terpaksa ditunda atau dibatalkan, pembangunan infrastruktur melambat, hingga menurunnya kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Abdul Hakim menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan visi membangun Indonesia dari pinggiran.

Ia mengingatkan bahwa desa merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

“Negara tidak boleh abai. Ketika desa dilemahkan, maka ketahanan nasional ikut terancam. Pemerintah harus berpihak, bukan justru menarik mundur dukungan,” ujarnya.

Dalam sikap tegasnya, Abdul Hakim menuntut tiga poin utama kepada pemerintah:

1. Menghentikan kebijakan pemotongan dana desa sesegera mungkin
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan fiskal yang berkaitan dengan desa
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran nasional agar desa tidak menjadi korban penyesuaian fiskal.

Ia memperingatkan bahwa jika kebijakan ini terus berlanjut, kesenjangan ekonomi akan semakin lebar dan angka kemiskinan di daerah berisiko meningkat.

Abdul Hakim berkomitmen untuk membawa suara dari arus bawah ini ke tingkat pusat agar pembangunan desa tetap menjadi prioritas utama negara. []