Anggota DPD RI Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal daerah pemilihan Lampung, Abdul Hakim, secara resmi memperkenalkan sebuah gagasan fundamental yang bertajuk “Peta Jalan Penyelamatan Amanah Nasional”.
Rumusan ini hadir sebagai respon atas dinamika kebangsaan saat ini, dengan menyandarkan kerangkanya pada tiga pilar utama: nilai luhur Al-Qur’an, sunnatullah sejarah, dan konteks negara modern.
Abdul Hakim menegaskan bahwa gagasan ini bukanlah sekadar propaganda politik, melainkan sebuah panduan etis-strategis untuk menyelamatkan bangsa dari krisis kepercayaan yang kian mengkhawatirkan.
Dalam pandangannya, amanah adalah fondasi tunggal bagi tegaknya sebuah negara. Merujuk pada QS An-Nisā’ ayat 58, ia menekankan bahwa kekuasaan tanpa amanah hanya akan menunda waktu kehancuran. Abdul Hakim meyakini bahwa negara tidak boleh dipandang sebagai milik penguasa, melainkan titipan Allah dan rakyat yang harus dikelola dengan prinsip keadilan.
Baginya, sebuah negara akan selamat karena keadilannya, bukan semata karena kekuatannya—sebuah kaidah sejarah yang telah terbukti melintasi zaman.
“Negara bukan milik pribadi atau kelompok, melainkan amanah agung yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat. Kita harus menyadari bahwa jika amanah ini runtuh, kekuatan fisik atau stabilitas semu sekalipun tidak akan mampu membendung keruntuhan bangsa. Peta jalan ini adalah tawaran bagi kita semua untuk kembali menjadikan keadilan sebagai kompas utama dalam bernegara,” tegas Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Peta jalan yang ditawarkan Abdul Hakim terbagi dalam tiga lapis penyelamatan yang komprehensif. Lapis pertama berfokus pada penyelamatan moral kepemimpinan tingkat puncak (Top Leadership), di mana ia mendorong adanya Ikrar Amanah Nasional dan kesediaan pemimpin untuk dikoreksi serta menjaga jarak nyata dari institusi independen seperti hukum, moneter, dan pemilu.
Menurutnya, kepemimpinan harus bertransformasi dari gaya command & control menjadi listening leadership yang mau merendahkan diri demi kepentingan rakyat.
Lapis kedua menyasar pada penyelamatan struktur dan institusi agar negara tetap berjalan sehat siapapun pemimpinnya.
Abdul Hakim menekankan bahwa institusi negara tidak boleh dijadikan alat loyalitas untuk melindungi penguasa. Ia mendorong dihidupkannya kembali syura modern atau musyawarah sejati, di mana kritik dari parlemen, pers, kampus, hingga ulama dianggap sebagai masukan kebijakan yang berharga, bukan sebagai ancaman bagi stabilitas.
“Amanah nasional menuntut kita untuk membebaskan aparat dari dilema moral. Hukum harus tegak melindungi rakyat, bukan menjadi perisai bagi mereka yang berkuasa. Kita butuh transparansi sebagai bentuk ibadah publik, di mana setiap keputusan besar negara dijelaskan secara jujur kepada rakyat, bukan disembunyikan di balik retorika,” lanjutnya.
Lapis ketiga menyentuh aspek partisipasi rakyat secara bottom-up. Abdul Hakim mengajak masyarakat untuk bersikap kritis tanpa anarki, menolak kezaliman tanpa harus membenci negara, dan tidak memberhalakan penguasa. Ia menekankan bahwa doa orang yang terzalimi adalah senjata terakhir sejarah, namun hal tersebut harus dibarengi dengan etika dan tanggung jawab sipil yang kuat.
Dalam jangka pendek, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemulihan komunikasi kepercayaan dan penegasan independensi institusi dalam waktu enam bulan ke depan.
Secara jangka panjang, ia mengingatkan bahwa tanda keberhasilan dari upaya ini bukanlah pujian atau ketakutan publik, melainkan ketika rakyat patuh karena percaya dan aparat bekerja tenang secara nurani.
“Amanah adalah nyawa negara. Kekuatan tanpa amanah hanya akan mempercepat kehancuran. Pada akhirnya, bangsa ini akan diselamatkan bukan oleh figur-figur tertentu, tetapi oleh kembalinya keadilan di atas bumi Indonesia,” pungkas Abdul Hakim menutup pernyataannya. []
Tinggalkan Komentar Anda