Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Hakim, mengeluarkan pernyataan tegas mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah konkret terkait kedaulatan negara dan keamanan nasional. Terdapat dua isu utama yang menjadi sorotan, yakni pemberian izin masuk warga negara Israel dan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Tolak Calling Visa Israel: Langgar Konstitusi dan Kedaulatan
Abdul Hakim mendesak Presiden untuk segera membatalkan penerbitan calling visa terhadap 51 warga negara Israel dan meminta pemerintah untuk menutup rapat pintu masuk bagi warga Israel ke wilayah Republik Indonesia dengan alasan apa pun.
Menurutnya, pemberian visa tersebut merupakan langkah yang mencederai konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia.
“Pemberian izin masuk kepada warga Israel adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan kedaulatan negeri. Indonesia tidak akan pernah mentoleransi bangsa mana pun yang melakukan penjajahan di atas dunia, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945,” tegas Abdul Hakim.
Ia menambahkan bahwa selama Israel masih menjajah bangsa lain, tidak ada ruang bagi mereka untuk menginjakkan kaki di tanah air sebagai bentuk konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan keadilan global.
Pemberantasan Narkoba di Lapas
Selain isu kedaulatan, Abdul Hakim juga menyoroti darurat narkoba di Indonesia. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas jaringan narkoba yang terindikasi dikendalikan dari balik jeruji besi.
Ia menilai bahwa fenomena kendali narkoba dari dalam Lapas menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan dan integritas di lembaga pemasyarakatan.
“Negara harus hadir dan tidak boleh kalah oleh mafia narkoba. Kami meminta agar jaringan narkoba yang dikendalikan dari Lapas dibongkar hingga ke akar-akarnya. Ini menyangkut masa depan generasi muda dan keamanan nasional kita,” pungkasnya. []
Tinggalkan Komentar Anda