Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim meminta Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi langkah kuda Presiden AS Donald Trump.
Hakim minta Prabowo menyiapkan kebijakan tak terduga, koersif, dan transaksional untuk menjaga kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan konsolidasi ASEAN.
Hakim dalam rilisnya hari ini menjelaskan Trump dikenal dengan unilateral & transaksional (tarif, sanksi, tekanan dagang); hard power diplomacy (militer & keamanan Indo-Pasifik), decoupling ekonomi (China–US, rantai pasok); dan volatilitas kebijakan (cepat berubah, berbasis kepentingan domestik AS)/
”Negara tidak boleh reaktif, harus pre-emptive,” kata Hakim.
Hakim mengemukakan 2 Pilar Antisipasi Nasional. Pertama, diplomasi berdaulat dan bebas aktif. Prabowo, kata Hakim, mesti menegaskan non-alignment aktif: tidak terseret blok AS–China; memperkuat diplomasi personal & parlemen.
”Gunakan forum multilateral untuk buffering tekanan bilateral,” katanya.
Kedua, ketahanan ekonomi nasional. Lakukan diversifikasi pasar ekspor dengan mengurangi ketergantungan dengan AS; mengamankan industri strategis pangan, energi, farmasi, dan semikonduktor dasar; serta memperkuat local currency settlement & swap regional.
Poin ketiga yang diusulkan Hakim adalah memodernisasi pertahanan maritim dan siber; menegaskan kedaulatan ZEE & ALKI, menghindari pangkalan asing permanen.
Hakim juga mengusulkan Prabowo untuk mengonsolidasi strategis ASEAN.
ASEAN sebagai collective shield bisa bergerak sebagai blok, bukan negara per negara. Prabowo juga diminta menyatukan posisi soal tarif & perang dagang; Laut China Selatan; rantai pasok & energi; serta mengptimalkan mekanisme ASEAN.
”ASEAN centrality harus nyata, bukan slogan. Aktifkan juga ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM+), dan kerja sama intelijen nonkonfrontatif,” katanya.
Prabowo, ujar Hakim, juga mesti bisa mewujudkan kemitraan yang seimbang, kemudian menjaga hubungan setara dengan AS (ekonomi & teknologi), China (investasi & manufaktur), serta Jepang–Korea–India (stabilisator kawasan).
Langkah Taktis
Jangka Pendek
Bentuk ASEAN Rapid Consultation Mechanism (krisis kebijakan AS); sinkronisasi sikap tarif & sanksi
Jangka Menengah
Dana stabilisasi rantai pasok ASEAN; pusat produksi bersama (food–energy–chip basic)
Jangka Panjang
Menuju ASEAN Strategic Autonomy; dari market → power bloc regional.
”Prinsip kunci adalah, negara berdaulat tidak menunggu tekanan datang, tetapi membangun daya tangkal kolektif. Indonesia berpotensi menjadi agenda setter ASEAN; mediator kekuatan besar; dan penjaga stabilitas Indo-Pasifik.” []
Tinggalkan Komentar Anda