Minta Dukungan APBN Tangani Masalah di Daerah, Abdul Hakim: Daerah Tak Mampu Tanggung Sendiri

Wartalampung.id, Jakarta –  Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung, Abdul Hakim, menyerukan perlunya dukungan nyata dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu daerah menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang kian kompleks.

Menurut Abdul Hakim, daerah-daerah kini berada dalam tekanan fiskal yang berat, sementara beban pembangunan infrastruktur dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat terus meningkat.

“Kondisi fiskal daerah saat ini sudah tidak mampu menanggung sendiri berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, negara melalui APBN harus turun tangan memperkuat kapasitas daerah,” tegasnya.

Ia mencontohkan kondisi Provinsi Lampung yang dikenal sebagai lumbung pangan utama di Sumatera, namun menghadapi masalah serius di sektor infrastruktur jalan.

Berdasarkan data lapangan, ratusan kilometer jalan penghubung antarwilayah di Lampung rusak berat, menghambat mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan distribusi hasil pertanian.

“Lampung adalah tulang punggung pangan Sumatera, tapi di balik itu rakyat menderita karena jalan-jalan yang hancur. Ada lima kabupaten dengan kondisi rusak parah — Lampung Tengah sepanjang 327 km, Tanggamus 443 km, Tulangbawang 538 km, Way Kanan 603 km, dan Lampung Utara hampir 700 km. Ini sudah melumpuhkan kehidupan masyarakat, terutama petani dan pelaku ekonomi desa,” ungkap Abdul Hakim.

Ia menilai, persoalan infrastruktur tersebut tidak mungkin ditanggung hanya oleh APBD, karena keterbatasan anggaran daerah. Untuk itu, ia mendorong dukungan langsung dari APBN agar penanganan dilakukan secara cepat dan merata.

“Kalau dibiarkan, ini akan berdampak pada harga pangan, biaya logistik, bahkan kesejahteraan petani,” tambahnya.

Abdul Hakim meminta agar Kementerian Keuangan dan Bappenas membuka ruang dialog dengan DPD RI guna membahas mekanisme pendanaan khusus bagi daerah dengan tingkat kerusakan infrastruktur tinggi.

Ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah, serta pengawasan bersama agar penggunaan dana APBN benar-benar tepat sasaran.

“DPD RI siap menjadi jembatan aspirasi rakyat dan memastikan APBN berpihak pada daerah-daerah yang paling membutuhkan. Kita tidak boleh biarkan Lampung, lumbung pangan nasional, tertinggal hanya karena jalan rusak,” pungkasnya. []