Etanol dan Tangki yang Lupa Sejarah

Oleh Romi Aprilyansa

Sekitar tahun 2007, Indonesia pernah punya mimpi besar soal bahan bakar hijau.

Kala itu, tulisan Bio Pertamax terpampang di banyak SPBU Pertamina—simbol bahwa negeri ini sedang bersiap menuju masa depan energi terbarukan. Pemerintah berbicara lantang tentang etanol dari singkong, tebu, hingga jarak pagar.

Petani pun menaruh harapan baru. Di Lampung, banyak yang menanam jarak karena dijanjikan akan jadi bahan bakar alternatif nasional.

Saya masih ingat, semangat itu terasa sampai ke masyarakat. Saya sendiri sempat mencoba mencampur etanol ke bensin setelah isi di SPBU—bukan eksperimen ilmiah, hanya bentuk keinginan sederhana untuk ikut percaya bahwa energi masa depan bisa lahir dari tanah sendiri.

Tapi mimpi itu padam sebelum sempat menyala.

Pabrik etanol di Lampung yang dulu dibangun Medco akhirnya tutup. Bahan baku singkong tak stabil, biaya produksi tinggi, dan kebijakan pemerintah berubah arah.

Petani mencabut kembali tanaman jarak mereka. Dan perlahan, istilah “bioetanol” hilang dari papan kebijakan energi kita.

Kini, hampir dua dekade kemudian, etanol kembali jadi bahan pembicaraan.

Bukan karena kita berhasil memproduksinya sendiri, melainkan karena BBM impor yang masuk ke Indonesia ternyata sudah mengandung etanol—sekitar lima hingga sepuluh persen.

Dan seperti déjà vu, perdebatan pun muncul: SPBU swasta menolak menjualnya karena dianggap tidak sesuai spesifikasi dan menambah biaya. Media ramai, publik bingung, dan lagi-lagi, pemerintah dijadikan kambing hitam.

Padahal, kalau mau jujur, persoalan utamanya bukan di tangki BBM, tapi di ingatan kita.

Sejak 2006, Indonesia sudah punya kebijakan energi campuran. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang disahkan lewat Perpres 22 Tahun 2017, bioetanol bahkan ditargetkan mencapai 3,4 juta kiloliter pada 2025.

Tapi kenyataannya, hingga kini produksi nasional bahkan belum menyentuh 70 ribu kiloliter.

Angka target dan kenyataan itu seperti dua dunia yang tak pernah bertemu.

Masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan pada konsistensi kebijakan.

Begitu harga minyak dunia turun, semangat biofuel ikut padam. Begitu subsidi BBM kembali besar, wacana energi alternatif disimpan kembali di laci kementerian.

Dan ketika etanol akhirnya masuk lewat BBM impor, kita ribut karena merasa tidak siap, padahal kita sendirilah yang menunda kesiapan itu bertahun-tahun lamanya.

Jadi, siapa sebenarnya yang salah?

Pemerintah yang tak konsisten menjalankan kebijakan, atau SPBU swasta yang hanya menghitung margin keuntungan?

Mungkin keduanya. Tapi lebih dalam dari itu. Kita semua salah karena lupa membaca sejarah.

Etanol seharusnya bukan sumber konflik, tapi peluang.

Ia bisa menjadi jembatan antara sektor pertanian dan energi, membuka lapangan kerja, mengurangi impor, dan memperkuat kemandirian energi nasional. Tapi kesempatan itu hilang karena kita terlalu sibuk mencari siapa yang diuntungkan, bukan bagaimana manfaatnya bisa dirasakan bersama.

Kini, ketika aroma etanol kembali tercium dari tangki BBM impor, sejarah seperti sedang berbisik pelan:

kita pernah punya mimpi yang sama, tapi kita tak pernah benar-benar berani menjaganya. []