Diskusi perikanan berkelanjutan. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Labuhan Maringgai – Forum Komunikasi Nelayan Tradisional Pesisir Timur Lampung (Forkom Nettral) menyelenggarakan kegiatan bertajuk Diskusi Masa Depan Perikanan Berkelanjutan di Pesisir Timur Lampung pada 19 Juni 2025 di Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Penet, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas kondisi aktual, tantangan, serta upaya kolektif mewujudkan pengelolaan perikanan yang aman dan berkelanjutan.
Pesisir Timur Lampung memiliki potensi perikanan yang besar dan menjadi tumpuan ekonomi serta ketahanan pangan masyarakat pesisir.
Namun, berbagai persoalan seperti risiko keamanan saat melaut, minimnya sarana keselamatan, dan keterbatasan pengawasan kawasan konservasi laut masih menjadi tantangan serius.
Manfaat zona konservasi sudah mulai di rasakan oleh nelayan, misalnya penangkapan udang saat ini sudah mulai lebih banyak. Sehingga adanya konservasi sangat membantu nelayan.
Namun, masih ada kendala yang dihadapi seperti masih ada alat tangkap yabg tidak ramah lingkungan yang beroprasi di area pinggir” ungkap edi Riyanto, salah satu nelayan tradisional Desa Margasari.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber penting dari berbagai institusi, antara lain Komisi II DPRD Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Polairud Polda Lampung, Mitra Bentala, Walhi Lampung, dan LBH Bandar Lampung serta pihak terkait lainnya.
Materi yang dibahas mencakup kebijakan pengelolaan kawasan perikanan, Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas (KKPWK) dan penegakan hukum di laut.
Ketua Pokmaswas Jaya Bahari Abadi Hasan Ubaidillah menyampaikan harapan sinergi seluruh pihak dalam menjaga kawasan konservasi terutama aparat penegak hukum (APH).
Selaku satuan pengawas, pihaknya telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk membantu peran pemerintah untuk menjaga kawasan konservasi. Walakin, masih ada kendala seperti masih banyaknya nelayan dengan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.
”Kawasan konservasi menjadi bagian penting yang perlu dijaga untuk masa depan semua orang, terutama masa depan nelayan,” kata Rizal dari Polairud Polda Lampung.
Jika kawasan konservasi tidak dijaga, dampaknya akan langsung dirasakan oleh nelayan. Ke depannya nelayan kesulitan dalam mendapatkan hasil tangkapan sehingga dangat berdampak pada ekonomi nelayan.
Ahmad Fitriansyah dari Komisi II DPRD Kabupaten Lampung Timur menyampaikan, wakil rakyat berkomitmen mendukung pengelolaan KKPWK. Salah satunya dalam mendukung pembuatan tanda batas zona konservasi.
”Silakan jika nelayan ingin berkunjung terhadap permasalahannya untuk disampaikan,” katanya.
Direktur Mitra Bentala Rizani mengatakan peran para pihak sangat dibutuhkan untuk bergerak Bersama dalam mewujudkan perikan berkelanjutan.
”Pesisir Pantai Timur Lampung ini adalah penyokong terbesar hasil laut Lampung terutama raajungan,” ujarnya.
Diskusi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta yang berjumlah 100 orang, terdiri dari perwakilan nelayan, pemerintah daerah, pengusaha, aparat penegak hukum, dan organisasi lingkungan atau NGO.
Forum berharap kegiatan ini menjadi tonggak awal terciptanya kolaborasi yang kuat antarpihak terkait dalam mewujudkan laut yang lestari dan nelayan yang sejahtera di Pesisir Timur Lampung. []
Tinggalkan Komentar Anda