Abdul Hakim
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota Komite I DPD RI yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RFI, Abdul Hakim, mendesak Kementerian Desa membatalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pendamping desa.
Saat menerima Aliansi Pendamping Desa hari ini, Abdul Hakim menegaskan desakan itu. Senator asal Lampung itu mengatakan, sebanyak 1.040 pendanping desa tersebut sudah menerima surat keputusan (SK) pada Januari 2025. Mereka seyogianya bekerja sebagai pendamping desa sampai dengan setahun berjalan.
Hakim meminta PHK itu dibatalkan karena pasti memberatkan para pendamping desa yang sudah menerima SK kerja sampai setahun berjalan.
Sebelumnya, dikutip dari metronews.com, ratusan pendamping desa yang tergabung dalam Aliansi Pendamping Desa Merah Putih melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu, 16 April 2025.
Mereka menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan sepihak.
Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Yandri Susanto dari jabatan Menteri Desa karena dianggap tidak berpihak kepada para pendamping desa.
Lebih dari seribu pendamping desa diperkirakan kehilangan pekerjaan pada tahun ini.
Hakim meminta agar pendamping desa dipekerjakan lagi sesuai dengan SK yang mereka terima. Jika tidak, ini hanya memperpanjang tugas pemerintah dalam mengatasi penangguran yang makin besar jumlahnya. []

Tinggalkan Komentar Anda