China dan Babak Baru Perang Dunia Nirsenjata

PeOleh Romi Aprilyansa, Alumnus SMAN 2 Bandar Lampung dan Fakultas Teknik Unila

Gabor Steingart dalam bukunya The War of the Wealth of Nations menyebutkan bahwa perang antarnegara kini tidak lagi dilakukan lewat tank atau misil, tapi lewat strategi ekonomi.

Bukan senjata yang ditembakkan, melainkan tarif, subsidi, kontrol ekspor, dan dominasi teknologi. Intinya: siapa yang punya kekayaan, dialah yang berkuasa.

Contohnya nyata banget. Waktu Donald Trump mulai memasang tarif terhadap barang China senilai lebih dari USD 250 miliar sejak 2018, Negeri Tirai Bambu itu langsung membalas dengan tarif senilai USD 110 miliar atas produk AS.

Ini jadi pemicu perang dagang terbesar abad ini. Tapi ini bukan cuma soal dua negara adu tarif. Ini soal siapa yang jadi pusat kekuatan ekonomi global.

China sendiri sudah lama mempersiapkan diri untuk jadi raksasa ekonomi dunia. Lewat program Made in China 2025, mereka memberikan subsidi besar-besaran ke industri seperti semikonduktor, kendaraan listrik, dan AI.

Bahkan data dari CSIS (Center for Strategic and International Studies) menunjukkan bahwa antara 2015–2021, China telah menggelontorkan lebih dari USD 500 miliar dalam bentuk subsidi dan insentif ke industri strategis mereka.

Sementara itu, Eropa juga tak mau ketinggalan. Uni Eropa memberlakukan “Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM). Ini semacam pajak karbon buat produk impor yang dinilai terlalu boros emisi.

Ini bukan cuma soal lingkungan, melainkan juga cara Eropa melindungi industrinya dari persaingan “murah” dari luar.

Bahkan di sektor teknologi, kita bisa lihat perang kekayaan ini makin nyata. AS melarang perusahaan seperti Huawei dan ZTE masuk ke pasar mereka, lalu mendorong pembatasan ekspor chip canggih ke China.

Di sisi lain, China mulai membangun supply chain chip-nya sendiri dari hulu ke hilir—dan sekarang mereka mulai berhasil produksi chip 7 nanometer lewat SMIC, walau dibatasi oleh embargo teknologi dari AS dan sekutunya.

Gabor Steingart melihat ini sebagai bukti bahwa globalisasi seperti yang kita kenal mulai runtuh. Negara-negara sekarang tidak lagi berpikir soal kerja sama jangka panjang, tapi siapa yang bisa mengamankan pasokan, teknologi, dan pasar untuk kepentingan nasional mereka. Dunia mulai masuk ke fase “deglobalisasi strategis”.

Dan ini bukan teori. IMF mencatat pada 2023 bahwa aliran investasi asing langsung (FDI) antarnegara sudah menurun hampir 12% dibanding tahun sebelumnya. Banyak perusahaan mulai reshoring atau friend-shoring—balik bikin pabrik di negara sendiri atau di negara yang “sehaluan politik”. Bukti bahwa dunia dagang sudah berubah.

Jadi kalau dulu negara besar pamer kekuatan lewat parade militer, sekarang cukup lewat kebijakan industri dan kontrol terhadap supply chain. Di sinilah dompet—bukan senjata—yang menentukan siapa paling berkuasa. []