Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota Komite I DPD RI Abdul Hakim mengatakan, penyelenggaraan demokrasi ke depan perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih baik.
Hakim meminta perlu ada langkah yang konkret untuk menggerakkan proses peningkatan kualitas dan integritas demokrasi secara konsisten.
Demikian dikemukakan senator asal Lampung ini dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung B DPD RI, Senin (2/12/2024).
Hakim melanjutkan, persoalan besar yang perlu menjadi catatan penting dalam pilkada 2024 yaitu terkait politik uang yang banyak melibatkan berbagai pihak, baik penyelenggara, pasangan calon kepala daerah, maupun masyarakat sebagai pemilih.
“Harus ada perbaikan secara massif dalam menghentikan politik uang dalam penyelenggaraan demokrasi sehingga bisa melahirkan pemimpin daerah tanpa korupsi,” ungkap senator asal Lampung ini.
Hakim menegaskan, perhelatan pilkada yang sarat praktik politik uang jelas merusak demokrasi. Masyarakat tidak akan teredukasi tentang pentingnya memilih berdasar nurani.
Selain itu, Hakim memberikan catatan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan demokrasi ke depan.
Pertama, perlu adanya perbaikan regulasi demi penyempurnaan sistem pemilu dan sistem politik.
Kedua, perbaikan kelembagaan penyelenggara pemilu.
Ketiga, peningkatan kualitas SDM penyelenggara demokrasi.
“Catatan ini menjadi penting untuk dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu dan pilkada kedepan bisa lebih baik sehingga bisa kualitas demokrasi kita meningkat,” tutup Hakim. []
Tinggalkan Komentar Anda