Diskusi publik ketahanan iklim inisiasi Mitra Bentala di Pesawaran. | Dokumentasi

Wartalampung.id, Gedongtataan – LSM Mitra Bentala mengadakan diskusi publik yang bertema “Dukungan Multistakholder untuk Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim” di aula Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Kamis lalu, 23/11/2023.
Kegiatan ini dibuka secara langsung Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Panitia mengundang narasumber anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Bustami Zainudin, akademisi ahli iklim Universitas Lampung Tumiar Katarina Manik, dan perwakilan Bappeda Pesawaran Adytia Hidayat.
Bupati menyampaikan, dampak perubahan iklim saat ini sangat luar biasa. Kekeringan atau krisis air di beberapa wilayah indonesia termasuk beberapa wilayah di Kabupaten Pesawaran mengalaminya.
Musim hujan yang tidak menentu membuat pola tanam petani terganggu. Bukan hanya di sektor pertanian, melainkan juga di sektor lain.
Sementara itu, Direktur Mitra Bentala Rizani mengungkapkan, tujuan dari kegiatan diskusi publik ini adalah mendorong semua pihak mempunyai aksi mengurangi dampak buruk perubahan iklim sesuai dengan peran masing-masing. Rizani menilia, kolaborasi dan sinergisitas antarpihak penting dilakukan.
Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan rendah karbon dan berketahanan iklim tahun 2020-2045. Anggota DPD RI Bustami Zainudin memaparkan, pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim.
Dampak perubahan iklim menyebabkan terjadinya krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Kerusakan lingkungan yang terus terjadi saat ini akan memperburuk kondisi sumber daya alam yang ada.
Kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama memikirkan agar keberlanjutan lingkungan dapat diwujudkan dan dijaga.
Tumiar Katarina Manik Universitas Lampung dalam paparannya menjelaskan, saat ini Indonesia terjadi el nino yang berdampak dalam kehidupan kita.
Muncul kekeringan yang berkepanjangan akan berdampak bagi petani. Petani tidak bisa menanam tananamnya dalam waktu yang cukup panjang, pola tanam tidak menentu tentunya berpengaruh pada produksi-produksi pertanian.
Bukan hanya dari sisi cocok tanam saja, melainkan muncul hama dan penyakit baru akibat dari perubahan iklim.
Pemerintah Indonesia telah menghitung potensi kerugian pendapatan domestik bruto akibat perubahan iklim, yaitu total Rp115,53 triliun. Khusus khusus sektor pertanian sebesar Rp19,94 triliun pada 2024.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) untuk periode 2020-2045.
Peserta diskusi publik dari berbagai elemen, seperti mahasiswa, karang taruna, petani milenial dari Desa Trimulyo, pemuda dan petani milenial Desa Bogorejo dari privat sektor, perguruan tinggi, dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pesawaran. []

Tinggalkan Komentar Anda