Musyawarah mencari penyelesaian konflik lahan Unit Way Berulu PTPN7, Pesawaran. | Wayan Yoga Rizki Irawan
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komite IV DPD RI asal Lampung Abdul Hakim hari ini mengadakan musyawarah mencari penyelesaian konflik lahan Unit Way Berulu PTPN7, Pesawaran.
Musyawarah diadakan di kantor DPD RI Perwakilan Lampung di Jalan Pattimura, Bandar Lampung. Hadir kepala desa dan sejumlah warga setempat.
Salah seorang ahli waris tanah di Desa Tamansari, Way Berulu, Pesawaran, F Boby, ikut serta musyawarah itu.
Boby mengatakan, ia sudah berulang kali ikut rapat dengan BPN. Ia mengatakan dirinya ahli waris dari Abdul Romi.
Ia mengatakan, pihaknya sering jengkel karena saban kali rapat, pihak PTPN7 hanya melampirkan fotokopi sertifikat.
Ia mengatakan dirinya dan warga lainnya sejak dulu hanya ingin mau mengurus pembuatan sertifikat, tetapi hingga saat ini belum terealisasi.
Ia mengatakan, inilah kondisi masyarakat saat ini. Kata dia, masyarakat meminta kepada pihak yang berwenang, kepada BPN dan PTPN7.
Ia mengatakan, jika ada surat hak guna usaha (HGU), silakan PTPN7 menunjukkan.
“Coba tunjukkan, luasnya berapa. Jangan hanya bilang ada, tetapi buktinya tidak ada,” kata dia.
Boby meminta DPD RI bisa menyikapi permasalahan ini. Kepada BPN, ia mendorong menjalankan undang-dengan baik.
“Jangan sampai ada keberpihak. Dari awal kasus ini muncul, BPN tidak pernah berpihak kepada rakyat,” kata dia.
Boby mengatakan, ini adalah puncak ketidakpuasan warga yang merasa dipermainkan BPN dan PTPN7.
“Kami minta tolong masalah ini disampaikan ke pusat apa adanya,” kata dia.
Sebelumnya, Abdul Hakim sudah bersilaturahmi ke PTPN7 beberapa hari lalu untuk menanyakan latar belakang terjadinya konflik ini. Abdul Hakim ingin persoalan ini dicarikan solusi terbaik. Ia juga mendorong agar solusi diutamakan untuk menghindari konflik horizontal. [Wayan Yoga Rizki Irawan]
