Anggota DPD RI Abdul Hakim | Adian Saputra
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota DPD asal Lampung Abdul Hakim menyoroti fungsionalisasi infrastruktur pertanian di Lampung yang masih rendah. Sejumlah infrastruktur pertanian di Lampung yang dibangun dengan dana besar hasil pinjaman pemerintah pusat ke asing tidak optimal digunakan.
Pasalnya, tidak ada koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Karena ketiadaan koordinasi itu, sarana, misalnya, bendungan, tidak beroperasi dengan baik.
Beberapa kebutuhan air dan sarana tersier lainnya berada di tingkat kabupaten dan provinsi, bukan wewenang pusat. Dengan begitu, keberadaan proyek besar di bidang pertanian terlihat mubazir.
Baca: Wartawan Jadi Representasi Suara Warga, Bukti Kekuatan Media Massa Pilar Ke-4 Demokrasi
“Ke depan ini mesti diselesaikan. Koordinasi antarpihak mesti berjalan. Kalau dibiarkan terus, percuma ada infrastruktur pertanian yang bagus tapi tidak disokong oleh pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujar dia saat bertemu sejumlah jurnalis di Warkop Waw By Arayya, Jalan Sukardi Hamdani, Palapa, Minggu malam, 20/12/2020.
Abdul Hakim menyoroti sektor pertanian karena mayoritas warga Lampung berkiprah di bidang ini. Terlebih, kata dia, Pemerintah Provinsi Lampung sudah mencanangkan slogan Lampung Berjaya dengan Kartu Petani Berjaya sebagai pilar utamanya. [Adian Saputra]
