Abdul Hakim. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta media massa kritis kepada pemerintah. Sebab, kritik media massa dalam bentuk karya jurnalistiknya adalah implementasi kekuatan media massa sebagai pilar keempat demokrasi.
Hakim juga ingin media massa berlaku independen. Meski mengetahui banyak politikus atau ketua umum partai memiliki media massa, ia menyarankan tetap menjaga independensi.
Hakim mengatakan, ruang redaksi media massa mesti dijaga dari intervensi siapa pun. Dengan demikian, publik akan disajikan karya jurnalistik yang independen dan memberikan kontrol sosial kepada pemerintahan.
Musababnya, urai Hakim, publik membutuhkan pemandu apakah yang dilakukan pemerintah sekarang sudah berada di trek yang benar atau tidak. Misalnya soal penyelesaian kasus korupsi, kerusakan lingkungan, Ibu Kota Negara, dan sebagainya.
Hakim menilai, media massa masih memiliki kekuatan untuk menjadi alat kontrol bagi kekuasaan. Dengan begitu, ada harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.
Informasi itu, ujar Hakim, mesti punya dasar faktual yang kuat, sahih informasinya, dan bisa dicek kebenarannya atau memverifikasinya.
Demikian paparan Hakim memaknai Hari Pers Nasional yang jatuh jari ini, 9 Februari 2023. Hari Pers Nasional sendiri dimulai sejak tahun 1985 yang putusannya diteken Presiden Soeharto kala itu.
Hari Pers Nasional adalah momentum kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Hakim sendiri pernah meraih penghargaan dari PWI Lampung pada tahun 2003. []
