Abdul Hakim. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Jakarta – Wakil Ketua Komite IV DPD RI Abdul Hakim menyampaikan surat usulan Gubernur Lampung terkait infrastrukur jalan kepada Menteri Bappenas dalam agenda Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI dengan Bappenas, Selasa, 17/1/2023.
Dalam upaya Pemprov Lampung mendukung program prioritas nasional dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi, serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan perlu dukungan dari APBN sebesar Rp200 miliar.
“Karenanya izinkan kami memberikan aspirasi tertulis dari Gubernur Lampung kepada Menteri untuk dukungan APBN dalam memperbaiki infrastruktur jalan Provinsi Lampung,” ujar Hakim dalam Raker dengan Bappenas di Ruang GBHN Nusantara 5, Kompleks Parlemen Senayan.
Dalam kesempatan yang sama, Hakim juga menyampaikan dukungan anggaran untuk sektor UMKM, khususnya pada sektor yang paling rendah yaitu ultramikro karena mereka masih terbebani dengan imbal hasil sebesar 24 persen per tahun. Mereka layak untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah.
“Kami dari Komite IV akan terus memperjuangkan agar mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah karena mereka berhak mendapatkannya, prioritas untuk sektor ultra dan supermikro,” ungkap Hakim.
Selain itu, Hakim juga menyoroti terkait reformasi agraria yang perlu ada terobosan luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan para petani dan nelayan kita, karena rata-rata mereka hanya memiliki lahan dibawah 2 hektar.
Karenanya, kata Hakim, ia meminta pandangan dari Bappenas terkait langkah apa yang akan dilakukan untuk reformasi agraria.
Pandangan lain yang disampaikan Hakim terkait kebutuhan kebijakan segera untuk guru honorer. Kata dia, saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di peringkat 72 yang masih tertinggal dengan Singapura dan Malaysia.
“Karenanya, kami menanyakan bagaimana perspektif atau peta jalan pendidikan nasional menurut Bappenas,” tutup Hakim. []
