Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta — Senator DPD RI asal Lampung, Abdul Hakim, mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional Bandara Morowali menyusul dugaan kuat adanya pelanggaran serius terkait keselamatan penerbangan dan tergerusnya kedaulatan negara akibat penyimpangan kewenangan Otoritas Bandar Udara.
Abdul Hakim menegaskan bahwa laporan dan temuan awal dari masyarakat serta pemangku kepentingan di daerah menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ia menyebutkan bahwa adanya dugaan campur tangan pihak non-otoritatif dalam pengelolaan bandara merupakan ancaman nyata bagi negara.
“Bandara adalah objek vital yang menyangkut keselamatan publik dan kedaulatan negara. Jika ada pihak yang mengabaikan peran Otoritas Bandar Udara atau bahkan mengambil alih fungsi yang bukan kewenangannya, maka negara harus turun tangan segera. Ini persoalan serius,” tegas Abdul Hakim.
Menurut Hakim, setiap bandara sipil di Indonesia wajib berada di bawah pengawasan penuh Otoritas Bandar Udara (Otban) sebagaimana diatur dalam regulasi penerbangan nasional dan standar keselamatan internasional.
Pelanggaran terhadap tata kelola tersebut bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan penerbangan, membuka celah bagi risiko keamanan, dan merugikan martabat serta kedaulatan negara.
Abdul Hakim meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit operasional, audit keselamatan (safety audit), dan audit kedaulatan (sovereignty compliance audit) terhadap seluruh aktivitas di Bandara Morowali.
Ia juga menegaskan perlunya penindakan yang tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan tertentu. Bandara Morowali harus kembali berada dalam pengawasan resmi negara. Keselamatan rakyat dan kedaulatan Indonesia adalah harga mati,” ujar Hakim.
Sebagai anggota DPD RI, Abdul Hakim memastikan pihaknya akan menggunakan fungsi pengawasan untuk mendorong transparansi, memastikan adanya tindakan korektif, dan melindungi kepentingan bangsa.
“Kami di DPD RI akan mengawal proses ini hingga tuntas. Negara harus hadir, dan standar keselamatan penerbangan harus dijaga setinggi-tingginya,” pungkasnya. []
Tinggalkan Komentar Anda