Wartalampung.id, Bandar Lampung– Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada kolaborasi erat dengan jurnalis.
Sinergi ini krusial untuk memastikan bahwa hasil sensus, yang kuat secara metodologis, juga dipahami publik secara benar dan adil.
Perwakilan BPS bidang Statistisi Ahli Muda, M. Sabiel Adi Prakasa, menyoroti kegelisahan yang sering muncul di kalangan jurnalis: data resmi BPS sering berbeda dengan temuan lapangan mereka, yang berujung pada keraguan narasumber lain terhadap kutipan data tersebut.
Jebakan Bahasa Teknis dan Perlunya Literasi Data
Sabiel mengakui bahwa BPS selama ini menyajikan indikator seperti PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi, dengan bahasa teknis yang tidak selalu ramah bagi pembaca umum. Kondisi ini berbahaya, karena jurnalis yang dituntut menyajikan informasi singkat dan menarik, rawan melakukan penyederhanaan berlebihan.
“Sering terjadi penyederhanaan berlebihan, misalnya penggunaan istilah ‘ekonomi turun’ padahal yang terjadi hanya perlambatan dengan pertumbuhan masih positif,” jelasnya.
Dari titik inilah muncul gagasan bahwa menjelang Sensus Ekonomi 2026, media tidak cukup hanya menjadi penerima rilis. Jurnalis perlu dilibatkan dalam proses literasi statistik sejak awal agar mereka memahami konteks dan keterbatasan data yang akan dirilis.
Sensus 2026: Koreksi Total Basis Data Usaha
Sensus Ekonomi 2026 diposisikan sebagai upaya besar untuk memotret ulang seluruh aktivitas usaha di daerah—dari skala kecil hingga besar—yang bertujuan mengoreksi dan menyempurnakan data usaha agar indikator seperti PDRB benar-benar mencerminkan perekonomian aktual.
Peran jurnalis menjadi sangat strategis di sini: mereka harus menginformasikan kepada publik alasan rinci pendataan lapangan (seperti menanyakan konsumsi, jenis usaha, biaya, dan pendapatan) dan bagaimana semua itu berujung pada kebijakan publik.
BPS mendorong adanya pelatihan rutin dan workshop interpretasi data khusus bagi jurnalis, agar mereka akrab dengan istilah teknis (year-on-year, quarter-to-quarter, PDRB harga konstan vs. berlaku) dan dapat menghindari narasi yang bertentangan dengan data resmi.
Membangun Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, kolaborasi ini bukan hanya soal pembekalan teknis, tetapi membangun kepercayaan publik terhadap proses pendataan.
Sabiel menegaskan, ketika masyarakat melihat jurnalis mampu menjelaskan data BPS dengan bahasa yang jernih, keengganan untuk didata akan berkurang. Warga akan lebih yakin bahwa jawaban mereka di kuesioner ikut menentukan arah kebijakan bantuan, pembinaan usaha, hingga perencanaan pembangunan daerah.
Dengan demikian, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menghubungkan BPS, jurnalis, dan masyarakat dalam rantai pengetahuan yang kuat. [Anggi Dwi Raharti]
Tinggalkan Komentar Anda