Nusantara

Wagub Lampung Paparkan Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah di Forum Nasional

Wagub Lampung Paparkan Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah  di Forum Nasional

Jakarta-  Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan modern, khususnya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Jihan saat menjadi narasumber pada Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026 yang diselenggarakan Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam forum bertema “Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan”, Jihan memaparkan berbagai langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.
Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Daerah dengan kapasitas fiskal terbatas dituntut lebih kreatif, inovatif, dan efisien dalam mengelola anggaran.
“Digitalisasi hari ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Namun transformasi digital bukan sekadar memindahkan proses manual ke dalam aplikasi. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem data yang terintegrasi sehingga seluruh proses pelayanan dan pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama Pemprov Lampung adalah memperkuat integrasi data antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, serta berbagai instansi terkait. Menurutnya, tantangan terbesar bukan lagi pada penyediaan teknologi, melainkan menghubungkan berbagai sumber data agar mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Pemprov Lampung terus mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi Lampung-In, sebuah platform layanan publik terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan, mulai dari pengaduan publik, pembayaran retribusi, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
“Tujuan utama kami adalah menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses masyarakat sekaligus memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Jihan juga mengungkapkan dampak positif digitalisasi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Salah satunya melalui digitalisasi sistem pembayaran retribusi pada aset milik pemerintah daerah.
Menurutnya, setelah penerapan sistem pembayaran digital pada pengelolaan retribusi kolam renang daerah, pendapatan pada periode Januari–April 2026 meningkat lebih dari 221 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memperkuat transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Selain meningkatkan pendapatan, digitalisasi juga mendukung akuntabilitas belanja daerah. Jihan menegaskan, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak lagi diukur semata dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Orientasi pengelolaan anggaran harus bergeser dari sekadar mengejar output menuju pencapaian outcome yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan manfaat yang terukur,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Lampung saat ini menghadapi tantangan penyesuaian fiskal, termasuk berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan pengendalian belanja agar tetap efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam proses tersebut, Pemprov Lampung memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta berbagai inovasi pengendalian internal untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal.
Menurut Jihan, SIPD telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan transparansi serta menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
Menutup paparannya, Jihan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
“Komitmen kami adalah memastikan setiap kebijakan fiskal dan setiap program pembangunan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang semakin baik, transparansi yang semakin kuat, serta dukungan transformasi digital, kami optimistis Lampung dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.(*)

Bagikan :

Tinggalkan Komentar Anda