MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Ini Pendapat Wahrul Fauzi Silalahi
Adian Saputra Desember 9, 2021
Comments (0)

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Ini Pendapat Wahrul Fauzi Silalahi

Wartalampung.id, Bandar Lampung – Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional bersyarat menjadi buah bibir hampir semua kalangan. Termasuk mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang juga penasaran sehingga membuat diskusi dengan mengundang beberapa narasumber dengan berbagai latar belakang seperti DPRD Provinsi Lampung, Asosiasi Pengusaha […]

Read More
Pemprov Lampung Gelar FGD Imbas UU Cipta Kerja
Adian Saputra Oktober 4, 2021
Comments (0)

Pemprov Lampung Gelar FGD Imbas UU Cipta Kerja

Wartalampung.id, Bandar Lampung — Asisten Pemerintahan dan Kesra Qudratul Ikhwan, menjadi narasumber pada acara Focus Group Discussion (FGD) Produk Hukum Daerah yang Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Turunan Undang – Undang Cipta Kerja Klaster Penyederhanaan Perizinan, bertempat di Gedung Pusiban, Senin (4/10). Omnibus Law Cipta Kerja yang terdiri […]

Read More
Inventarisasi Dampak UU Cipta Kerja, Abdul Hakim Kunjungi Pemkab Lampung Selatan
Adian Saputra Juli 9, 2021
Comments (0)

Inventarisasi Dampak UU Cipta Kerja, Abdul Hakim Kunjungi Pemkab Lampung Selatan

Wartalampung.id, Kalianda – Anggota Komite IV DPD RI daerah perwakilan Lampung yang juga Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Abdul Hakim melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, 8 Juli 2021. Abdul Hakim diterima Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Supriyanto. Abdul Hakim mengatakan, […]

Read More
UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Empat Pilar Kebangsaan
Mayda Lutfiana November 10, 2020
Comments (0)

UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Empat Pilar Kebangsaan

Wartalampung.id, Lampung Tengah – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) Junaidi Auly menjelaskan bahwa setiap Undang-Undang agar memperhatikan pilar kebangsaan seperti nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. “Idealnya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan pilar kebangsaan, undang-undang harusnya dapat memperkuat dan mendukung nilai-nilai pancasila dan UUD 1945,” ujar Junaidi dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di […]

Read More