OJK bersama Pemprov Lampung pertemuan strategis membahas peluang penerbitan obligasi dan sukuk daerah. | Dokumentasi
WARTALAMPUNG.ID, BANDAR LAMPUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung resmi menggelar pertemuan strategis untuk membahas peluang penerbitan obligasi dan sukuk daerah pada Rabu (3/6/2026).
Langkah creative financing ini diambil sebagai solusi konkret mengatasi keterbatasan APBD akibat penurunan transfer ke daerah (TKD) tahun 2026, sekaligus demi mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor OJK Provinsi Lampung tersebut dihadiri langsung oleh Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Forum ini mengidentifikasi kesiapan Lampung dalam memanfaatkan instrumen pasar modal sebagai sumber alternatif pembiayaan proyek strategis yang produktif.
Penerbitan obligasi atau sukuk daerah dinilai mendesak agar pembangunan infrastruktur di Lampung tidak mandek akibat budget constraint.
Instrumen keuangan ini menawarkan berbagai fleksibilitas bagi pemerintah daerah, mulai dari pembayaran pokok yang elastis saat jatuh tempo, kebebasan menentukan imbal hasil dan tenor, fitur buyback tanpa penalti, hingga fleksibilitas pendanaan bertahap (multi-project).
Selain mempercepat pembangunan, skema ini juga diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja baru, serta menjadi alternatif investasi aman bagi masyarakat.
Meskipun menawarkan peluang besar, kedua pihak sepakat untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Beberapa poin krusial yang dibahas mencakup kepatuhan regulasi, tata kelola yang baik (good governance), kapasitas fiskal daerah, kelayakan proyek, hingga kemampuan pembayaran kembali demi menjaga kepercayaan investor dan kesehatan anggaran daerah.
Tidak hanya fokus pada obligasi, pertemuan ini juga mengintegrasikan dua agenda besar lainnya, yaitu penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Karbon Provinsi Lampung dan pengembangan Program DesaKu Maju Lampung “Agrifuture”. Program “DesaKu Maju” sendiri ditargetkan mentransformasi 2.446 desa dari status tertinggal dan maju menjadi mandiri.
Sebagai langkah awal (Quick Wins), proyek percontohan (pilot project) akan dijalankan di 30 desa yang tersebar di Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan selama 12 bulan ke depan.
Fase awal program “DesaKu Maju” difokuskan pada subsektor peternakan sapi potong yang komprehensif dari hulu ke hilir.
Mulai dari penyediaan bibit unggul dan pakan mandiri, penggemukan yang dipantau melalui aplikasi digital e-Livestock, hingga hilirisasi produk daging serta pengolahan limbah ramah lingkungan (zero-waste).
Skema kemitraan tertutup (close-loop) bersama pihak swasta diterapkan guna meminimalkan risiko perbankan. Target utama fase awal ini adalah mencetak 300 peternak muda aktif, 30 klaster komunal, dan 3 koperasi peternak.
Merespons rencana integrasi ekosistem ini, Asisten II Ekobang Lampung, Mulyadi Irsan, menegaskan komitmen Pemprov untuk segera membentuk tim khusus.
Tim ini bertugas menindaklanjuti rencana penerbitan instrumen keuangan pasar modal, menyusun regulasi pendukung “Agrifuture”, serta melakukan deep dive analysis agar dampaknya seimbang bagi sektor publik maupun swasta.
OJK memandang positif potensi ekonomi Lampung yang ditopang oleh melimpahnya sektor pertanian, perkebunan, logistik, pariwisata, dan sumber daya alam.
Melalui perencanaan matang, instrumen pembiayaan inovatif ini diharapkan menjadi katalisator utama untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, mendiversifikasi pembiayaan, serta membangun Lampung yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. []
Tinggalkan Komentar Anda