Wartalampung.id, Medan – Konsorsium PERMAMPU bersama jaringannya di Pulau Sumatera memperingati Hari Perempuan Internasional dengan menyerukan penguatan resiliensi perempuan serta mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani dampak dan penyebab bencana ekologis di wilayah Sumatera.
Peringatan yang digelar secara hybrid pada 7 Maret 2026 ini dihadiri oleh 312 peserta, terdiri dari 302 perempuan dan 10 laki-laki, yang merupakan perwakilan anggota PERMAMPU dan jaringan dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Kegiatan ini mengusung tema “Berbagi dan Belajar Bersama: Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender.”
Dalam sambutannya, Ela Hasanah mewakili program INKLUSI menekankan pentingnya pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam penanganan bencana. Menurutnya, partisipasi perempuan merupakan kunci dalam membangun sistem penanganan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.
Dampak Berlapis bagi Perempuan
PERMAMPU menyoroti bahwa bencana seringkali memberikan dampak yang lebih berat dan berlapis bagi perempuan serta kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta perempuan dari kelompok minoritas.
Sayangnya, respons pemerintah dan relawan seringkali bersifat seragam dan belum sepenuhnya memenuhi standar kemanusiaan minimum, seperti SPHERE Standard, serta lebih fokus pada rehabilitasi infrastruktur fisik.
Melalui kegiatan ini, PERMAMPU menegaskan pentingnya respons bencana yang lebih sensitif terhadap kebutuhan penyintas perempuan dan kelompok rentan, antara lain melalui penyediaan data terpilah, penjangkauan kelompok rentan, bantuan kebutuhan spesifik dan strategis, serta dukungan pemulihan trauma.
Perempuan Bukan Hanya Korban
Dalam berbagai situasi bencana, perempuan sering diposisikan hanya sebagai korban yang membutuhkan bantuan. Namun pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran penting sebagai pemimpin dan penggerak solidaritas.
Perempuan akar rumput yang didampingi anggota Konsorsium PERMAMPU seperti Flower Aceh, PESADA, dan LP2M menunjukkan kepemimpinan mereka dalam merespons bencana. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan tanggap darurat, mulai dari pengumpulan data korban, penyaluran bantuan, hingga advokasi kepada pemerintah agar lebih responsif.
Salah satu kisah datang dari Nurbaeti, staf lapang Flower Aceh sekaligus penyintas banjir di Aceh Tamiang. Ia menceritakan bagaimana dirinya berjuang menyelamatkan anak kembar dan orang tuanya saat banjir melanda, sementara ia terpisah dari suaminya.
Meski rumahnya rusak dan harta benda hilang, Nurbaeti tetap berupaya bangkit dengan membantu membuka dapur umum serta menyalurkan bantuan kepada warga di desanya.
“Di tengah situasi sulit, hati saya bisa pulih karena masih bisa membantu dan berbagi dengan orang lain,” ungkapnya.
Kisah serupa datang dari Evi, seorang aktivis kemanusiaan di Sumatera Barat yang juga merupakan ibu dengan disabilitas. Ia harus menyelamatkan anak dan orang tuanya yang sudah lanjut usia saat banjir bandang terjadi. Dalam situasi darurat tersebut, Evi juga berupaya menghubungkan jaringan kemanusiaan agar bantuan segera sampai kepada warga di sekitarnya.
Bencana Berulang, Mitigasi Lemah
PERMAMPU mencatat bahwa banjir dan bencana ekologis lainnya semakin sering terjadi di berbagai wilayah Sumatera, termasuk banjir yang terjadi di Lampung pada 6 Maret 2026. Di beberapa daerah seperti Kampar dan Rokan Hilir di Riau, banjir bahkan dianggap sebagai kejadian yang berulang setiap lima tahun.
Meski demikian, kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dinilai masih belum memadai. Pemerintah juga dianggap belum serius melakukan mitigasi bencana, termasuk dalam mengendalikan kerusakan sumber daya alam.
Di Aceh, misalnya, pemerintah masih menerbitkan lebih dari 20 izin pengolahan lahan hutan kepada perusahaan meskipun wilayah tersebut sedang mengalami bencana.
PERMAMPU juga menilai respons pemerintah dalam tanggap darurat sering kali lamban, bahkan ada daerah yang merasakan minimnya kehadiran bantuan pemerintah.
Korban Merasa Diabaikan
Pengalaman serupa dialami MZ, perempuan berusia 23 tahun di Tapanuli Tengah. Ia menceritakan bagaimana dirinya meminta bantuan aparat untuk mengevakuasi orang tuanya yang terjebak longsor yang menimpa rumah mereka.
Namun permintaannya tidak segera ditanggapi. Ia bahkan menerima jawaban bahwa korban di daerahnya dianggap sedikit dibandingkan wilayah lain.
“Kalian ini korban sedikit, masih ada ratusan jiwa di tempat lain, jadi kalian tidak seberapa,” kata MZ menirukan respons yang diterimanya.
Desakan untuk Pemerintah
Selain itu, PERMAMPU juga menyoroti bahwa pemerintah pusat belum menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Akibatnya, penanganan dinilai tidak sistematis dan dukungan sumber daya menjadi terbatas.
Dari total 205 triliun rupiah anggaran yang diusulkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 56 triliun rupiah.
Melalui peringatan Hari Perempuan Internasional ini, Konsorsium PERMAMPU dan jaringannya menyerukan beberapa hal penting:
Mengakui kapasitas dan resiliensi perempuan akar rumput dalam bangkit dari bencana dan membantu sesama korban.
Mendorong perempuan dan kelompok rentan untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang berulang.
Mendesak pemerintah desa membangun sistem aksi antisipatif berbasis komunitas dengan melibatkan perempuan dan kelompok rentan.
Menuntut pemerintah pusat dan daerah menangani bencana ekologis di Sumatera secara sistematis, termasuk melalui mitigasi kerusakan hutan serta alokasi anggaran yang berpihak pada pemulihan masyarakat terdampak.
Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menegaskan bahwa perempuan bukan hanya korban bencana, tetapi juga aktor penting dalam membangun ketangguhan komunitas.
Tinggalkan Komentar Anda