Gubernur Mirza (kiri). | Dokumentasi
WARTALAMPUNG.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen kolaborasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Langkah ini ditujukan untuk memacu percepatan pembangunan daerah, penguatan hilirisasi industri, serta optimalisasi seluruh potensi lokal, termasuk pengembangan investasi dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai.
“Lampung memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana kita tidak lagi mengirim bahan mentah keluar, melainkan mengoptimalkan nilai tambahnya di dalam daerah melalui hilirisasi industri. Di sinilah sinergi dengan Kementerian Keuangan menjadi sangat krusial,” ujar Mirza saat menerima kunjungan perwakilan Kemenkeu RI di Ruang Kerja Gubernur.
Optimalkan Potensi Komoditas Unggulan
Dalam keterangannya, gubernur yang akrab disapa Mirza ini memaparkan bahwa komoditas strategis Lampung memiliki posisi tawar yang tinggi di tingkat nasional maupun global. Sektor pertanian menyumbang porsi besar bagi perekonomian dengan produksi singkong yang menempati peringkat pertama nasional, serta komoditas padi dan jagung yang berada di posisi enam besar nasional. Bahkan, produk nanas asal Lampung berhasil menyuplai sekitar 22 persen kebutuhan dunia.
Melalui dukungan instrumen fiskal dan pembinaan dari Kemenkeu RI, Pemprov Lampung optimistis ekosistem hilirisasi dapat terbangun lebih masif. Pembangunan infrastruktur penunjang di kawasan industri juga dipacu agar para investor mendapatkan kemudahan akses dan regulasi yang ramah investasi.
Penguatan Ekosistem UMKM dan Pembiayaan Alternatif
Selain industri skala besar, fokus kolaborasi ini diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha lokal. Gubernur Mirza menyebutkan bahwa ekosistem UMKM harus didukung penuh dari sisi permodalan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga akses pasar yang lebih luas.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Dengan sinergi fiskal yang tepat, kita ingin pelaku usaha kecil di Lampung dapat naik kelas dan terintegrasi ke dalam rantai pasok industri modern,” lanjutnya.
Tidak hanya mengandalkan anggaran konvensional, Pemprov Lampung bersama Kemenkeu RI juga aktif menjajaki inovasi pembiayaan pembangunan, salah satunya melalui penguatan instrumen Obligasi dan Sukuk Daerah. Skema ini diharapkan mampu memberikan kemandirian fiskal bagi daerah demi mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan pusat ini diharapkan mampu menciptakan iklim ekonomi Lampung yang tangguh dalam menghadapi dinamika global, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. []
Tinggalkan Komentar Anda