Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar Dukung Pemprov Perkuat Penanganan Konflik Satwa di Way Kambas

Wartalampung.id, Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat penanganan konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).

Dukungan tersebut diberikan menyusul pengajuan proposal pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer oleh Gubernur Lampung kepada pemerintah pusat sebagai solusi jangka panjang mitigasi konflik.

Menurut Giri Akbar, konflik gajah–manusia yang terus berulang di wilayah desa penyangga TNWK telah menimbulkan dampak serius, mulai dari kerugian material hingga ancaman keselamatan jiwa masyarakat.

Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang terencana dan berkelanjutan.

Ia menilai langkah Gubernur Lampung dalam mengusulkan pembangunan tanggul pengaman merupakan kebijakan yang tepat dan sangat dibutuhkan di lapangan.

Infrastruktur pengamanan kawasan dinilai mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat sekaligus menjaga pergerakan Gajah Sumatera agar tetap berada di dalam habitat alaminya.

“DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh kebijakan dan langkah konkret Pemerintah Provinsi Lampung dalam menangani konflik gajah–manusia di Taman Nasional Way Kambas,” kata dia kemarin dalam rilis.

Perlindungan terhadap masyarakat harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi,” ujar Giri Akbar.

Lebih lanjut, Giri Akbar menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung siap mengawal dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar rencana pembangunan tanggul pengaman serta infrastruktur mitigasi lainnya dapat direalisasikan secara optimal dan berkelanjutan.

Menurutnya, penanganan konflik gajah–manusia harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan penguatan patroli dan pengawasan kawasan, pemulihan habitat di dalam TNWK, serta peningkatan peran serta masyarakat desa penyangga.

“Solusi jangka panjang harus disusun secara komprehensif dan berbasis kondisi lapangan. Pembangunan infrastruktur mitigasi perlu dibarengi dengan pengelolaan habitat dan edukasi masyarakat agar konflik dapat ditekan secara signifikan,” jelasnya.

Giri Akbar juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pengamanan kawasan konservasi secara permanen. Ia berharap proposal yang telah diajukan Gubernur Lampung mendapatkan respons positif dan segera ditindaklanjuti.

“Konflik gajah–manusia di Way Kambas merupakan persoalan bersama yang membutuhkan komitmen lintas sektor dan lintas level pemerintahan. DPRD Provinsi Lampung siap mendukung dari sisi kebijakan, pengawasan, dan penganggaran sesuai kewenangan yang dimiliki,” pungkasnya. []