Sid Herdi Kusuma. | Anggi Dwi Raharti
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap rencana Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dalam mendukung program pembangunan perumahan.
Hal itu disampaikan pada kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) II dan pelantikan pengurus DPD Himperra Lampung periode 2025–2029 yang digelar di Hotel Emersia Bandar Lampung, Rabu, , 29 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Himperra telah menunjukkan perkembangan luar biasa sejak berdiri tujuh tahun lalu, baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung.
“Berdasarkan data kami di sistem Sikumbang, selama tujuh tahun Himperra telah tumbuh besar dengan tercatat 2.094 pengembang di 3.700 lokasi, menghasilkan 369.904 unit rumah. Ini pencapaian yang luar biasa,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Lampung mencatat perkembangan signifikan dengan 151 lokasi perumahan dan 11.358 unit rumah yang telah terbangun.
Ia berharap capaian tersebut terus meningkat, baik untuk sektor perumahan komersial maupun program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Sid Herdi menjelaskan, pemerintah melalui BP Tapera telah mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyalurkan 350.000 KPR subsidi pada tahun 2025.
Tahun 2025, sebanyak 207.000 dalam 1 unit KPR subsidi telah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menegaskan masih banyak kuota yang tersedia sehingga dukungan dari seluruh anggota Himperra sangat dibutuhkan, untuk terus membangun rumah subsidi.
Perlu juga mensosialisasikan program pemerintah agar lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah.
Berdasarkan data nasional, Himperra menempati posisi ketiga asosiasi pengembang terbesar di Indonesia dengan total 27.977 unit rumah subsidi yang telah disalurkan, atau setara dengan 13,52% dari total nasional.
Untuk Provinsi Lampung sendiri, per 28 Oktober 2025 tercatat telah tersalurkan dana KPR FLPP sebesar 4.511 atau 2,8% sekitar di tingkat 13.
Ia menjelaskan bahwa 75% penerima manfaat program KPR subsidi merupakan pekerja swasta, terutama buruh di kawasan industri.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya strategi kolaborasi antara pengembang, perbankan, dan pemerintah daerah dalam menyediakan rumah layak bagi kalangan pekerja.
Ia menegaskan komitmen BP Tapera untuk berkolaborasi dengan perbankan seperti BRI, BTN, dan BNI dalam melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dan kawasan industri.
Selain itu, Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama melalui berbagai program lintas kementerian dan lembaga, terutama bagi kalangan ASN (aparatur sipil negara) yang juga menjadi sasaran program KPR subsidi.
Ia menjelaskan bahwa BP Tapera telah menjalin kemitraan dengan kurang lebih 18 kementerian dan lembaga.
Bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi ASN, dan berharap sinergi serupa dapat dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Lampung. [Anggi Dwi Raharti]
Tinggalkan Komentar Anda