Abdul Hakim. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komite III DPD RI asal Lampung Abdul Hakim mendesak pemerintah tidak mengalokasikan Rp71 triliun dari anggaran 20 persen untuk pendidikan nasional.
Hakim berpendapat, anggaran pendidikan nasional mesti dipertahankan karena mempunyai urgensi yang lebih tinggi.
Hakim mengatakan, anggaran pendidikan berguna untuk pemerataan pendidikan di seluruh Nusantara. Selain itu, anggaran pendidikan diperuntukkan penuntasan wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak Indonesia.
Hakim menilai, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah kerja utama pemerintah dari alokasi anggaran ini. Sejauh ini, kata Hakim, pemerataan ini belum optimal.
Selain itu, anggaran pendidikan juga penting untuk honorarium guru yang rata-rata masih di bawah kelayakan. Hakim ingin, dengan anggaran itu, pemerintah menuntaskan amanat rakyat dalam bidang pendidikan ini.
Demikian paparan Hakim saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Selasa, 20/8/2024.
Tinggalkan Komentar Anda