BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) Permanen di kawasan Kota Baru. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (25/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut bertujuan mengintegrasikan dukungan teknis dari berbagai instansi guna memastikan kesiapan infrastruktur, tenaga pendidik, serta sistem pendukung operasional sekolah yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, melaporkan bahwa pembangunan fisik Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru telah memasuki tahap akhir. Sekolah tersebut akan menampung sebanyak 413 peserta didik.
Untuk mendukung kelancaran operasional, diperlukan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, layanan kesehatan bagi siswa, hingga penyediaan sarana dan prasarana serta utilitas di lingkungan sekolah.
Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah pusat yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, seluruh perangkat daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota, diminta proaktif mendukung proses operasional, termasuk memfasilitasi mobilisasi peserta didik dan memenuhi berbagai kebutuhan teknis lainnya.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung operasional Sekolah Rakyat ini. Kita harus memastikan seluruh fasilitas dan sistem pendukung berfungsi optimal saat pembelajaran dimulai, sehingga anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik,” ujar Marindo.
Dalam rapat tersebut juga dibentuk tim transisi yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya untuk mengawal masa transisi hingga operasional sekolah berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Tim tersebut akan memfokuskan kerja pada validasi data peserta didik, kesiapan kesehatan dan sanitasi lingkungan sekolah, serta pemenuhan standar pelayanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)

Tinggalkan Komentar Anda