Rudy
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Ketergantungan perguruan tinggi pada uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa dinilai harus segera dikurangi dengan memaksimalkan potensi pendapatan mandiri secara kreatif.
Hal tersebut ditegaskan oleh bakal calon Rektor Universitas Lampung (Unila), Rudy, dalam tayangan podcast di kanal YouTube Admi Syarif Institut yang disiarkan pada Jumat, 25 September 2026.
Guru besar hukum tata negara Universitas Lampung (Unila) itu menyampaikan, Unila tidak boleh terus-menerus mengandalkan penambahan jumlah mahasiswa atau kenaikan UKT demi memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan kampus.
Sebaliknya, Unila perlu mengoptimalkan aset fisik serta memperluas kemitraan strategis dengan sektor industri dan kementerian.
Alumnus SMAN 2 Bandar Lampung itu menuturkan, kini pendapatan PNBP Unila mencapai sekitar Rp700 miliar per tahun.
Ke depan, kata dia, Unila harus berani menggali sumber pendanaan alternatif di luar UKT melalui pemanfaatan aset dan optimalisasi Badan Pengelola Usaha (BPU).
”Proyeksi kami, bisa terus meningkat hingga belasan miliar rupiah,” ujar akademisi yang telah 23 tahun mengabdi di Unila tersebut.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah optimalisasi lahan seluas 150 hektare milik Unila yang telah bersertifikat untuk pembangunan kampus 2 dan pengembangan kawasan produktif.
Rudy menilai lahan tersebut sangat potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, BUMN, maupun lembaga nasional seperti Bank Tanah untuk sektor peternakan, pertanian, hingga pengembangan komoditas unggulan daerah seperti singkong.
Guna mendukung kemitraan industri dan penyerapan dana hibah secara masif, Rudy juga merancang pembentukan Unila Hub di Jakarta.
Kantor penghubung ini diproyeksikan menjadi jembatan utama untuk menggaet kerja sama proyek strategis nasional (PSN), riset terapan bersama industri, hingga hibah kemitraan dari kementerian maupun BUMN.
Ia mengatakan, dengan investasi yang relatif efisien di Jakarta, Unila bisa membuka akses kerja sama dan hibah senilai puluhan miliar rupiah.
”Dana dari pihak luar inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan riset, tanpa harus membebani kantong mahasiswa atau universitas,” jelasnya.
Pengamat kebijakan publik, Syarief Makhya, menyambut baik gagasan tersebut.
Ia menilai kemandirian finansial non-UKT merupakan syarat mutlak bagi Unila untuk bertransformasi dari status Badan Layanan Umum (BLU) menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). [Mirliana Amira]
Tinggalkan Komentar Anda