Berita Foto

Rupiah Terancam Tembus Rp18.000, Senator Abdul Hakim Desak Pemerintah Luncurkan Paket Stabilisasi Nasional

Rupiah Terancam Tembus Rp18.000, Senator Abdul Hakim Desak Pemerintah Luncurkan Paket Stabilisasi Nasional

Senator Lampung Abdul Hakim (Dokumentasi)

 

WARTALAMPUNG.ID, JAKARTA-Nilai tukar rupiah yang terus menunjukkan tren melemah hingga dibayangi risiko menembus angka Rp18.000 per dolar AS memicu alarm keras dari Senayan. Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung, Abdul Hakim, menegaskan bahwa situasi ini bukan lagi sekadar persoalan kurs harian, melainkan cerminan dari rapuhnya tekanan struktural ekonomi nasional.

Menurut Abdul Hakim, anjloknya nilai tukar merupakan akumulasi dari defisit kepercayaan pasar, ketergantungan impor yang akut, lemahnya basis produksi, serta ketidakpastian fiskal dan politik di dalam negeri.

“Jika rupiah benar-benar menembus ambang Rp18.000, intervensi pasar valuta asing oleh Bank Indonesia saja tidak akan cukup. Yang dibutuhkan saat ini adalah Paket Stabilisasi Nasional yang terpadu dan lintas sektoral,” ujar Abdul Hakim dalam keterangan tertulisnya.

Senator Lampung ini menggarisbawahi bahwa pelemahan rupiah dipicu oleh tiga akar masalah utama: faktor global (suku bunga AS dan konflik geopolitik), faktor struktural domestik (impor tinggi), serta faktor psikologis-politik terkait kepercayaan pasar.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih fatal, Abdul Hakim mendesak pemerintah segera mengambil 8 langkah realistis berikut:

  1. Bangun Kembali Kepercayaan Pasar

Kurs pada akhirnya adalah soal keyakinan. Pemerintah harus menyampaikan arah kebijakan ekonomi secara konsisten, meredam kegaduhan politik elite, dan memastikan APBN tetap kredibel. “Investor dan pelaku usaha jauh lebih takut pada ketidakpastian ketimbang angka buruk itu sendiri,” cetusnya.

  1. Konsolidasi Fiskal Ketat

Pemerintah wajib mengerem belanja non-produktif. Abdul Hakim meminta penundaan proyek mercusuar yang tidak mendesak, pengurangan belanja birokrasi, serta pengetatan impor barang pemerintah. Anggaran harus dialihkan untuk memperkuat pangan, energi, UMKM, dan industri substitusi impor.

  1. Perkuat Cadangan Devisa

Untuk mempertebal “amunisi” Bank Indonesia, pemerintah harus mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) komoditas SDA disimpan lebih lama di dalam negeri, mempercepat hilirisasi, serta menarik potensi devisa dari diaspora dan sovereign wealth fund.

  1. Stabilisasi Sektor Pangan dan Energi

Lonjakan dolar akan langsung memukul harga BBM, listrik, gandum, kedelai, hingga obat-obatan. “Swasembada pangan bukan lagi sekadar slogan ideologis, melainkan strategi pertahanan ekonomi yang mendesak. Ketergantungan impor konsumsi harus ditekan habis,” tegasnya.

  1. Sinergi Moneter dan Fiskal yang Tegas

Bank Indonesia (BI) memang memiliki instrumen seperti intervensi valas dan kenaikan suku bunga secara hati-hati. Namun, BI tidak bisa berjalan sendiri. Jika kebijakan fiskal longgar sementara moneter diperketat, hasilnya akan kontradiktif.

  1. Bentuk Kabinet Ekonomi yang Solid dan Profesional

Pasar terus membaca kualitas tim ekonomi pemerintah. Diperlukan koordinasi yang kuat, komunikasi satu suara, dan figur yang dipercaya publik serta pelaku pasar agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat dan tepat.

  1. Proteksi Rakyat Kecil dari Efek Domino

Krisis kurs sangat cepat bermutasi menjadi inflasi, PHK, dan jatuhnya daya beli. Pemerintah harus bersiap dengan bantalan sosial: bantuan pangan tepat sasaran, perlindungan UMKM, subsidi transportasi, dan program padat karya nasional. “Jangan sampai krisis kurs berubah menjadi krisis sosial,” urai Abdul Hakim.

  1. Masifkan Diversifikasi Mata Uang (LCT)

Indonesia harus mengurangi ketergantungan absolut terhadap dolar AS dengan memperluas kerja sama Local Currency Transaction (LCT) dan sistem pembayaran regional dalam perdagangan bilateral dengan negara mitra.

Menjaga Keyakinan Negara

Menutup pernyataannya, Abdul Hakim mengingatkan pemerintah agar belajar dari sejarah ekonomi dunia. Banyak mata uang negara berkembang runtuh bukan semata-mata karena indikator makro yang buruk, melainkan karena pasar kehilangan keyakinan bahwa pemerintahnya mampu mengendalikan keadaan.

“Solusinya tidak bisa hanya teknis moneter. Kita butuh disiplin fiskal, produksi nasional yang kuat, stabilitas politik, dan kepemimpinan yang dipercaya. Kepercayaan itulah mata uang tertinggi kita saat ini,” pungkasnya. []

Bagikan :

Tinggalkan Komentar Anda