Romi Aprilyansa
Oleh Romi Aprilyansa, Alumnus SMAN 2 Bandar Lampung dan Fakultas Teknik Unila
Kita memilih demokrasi presidensial. Kita memilih pemimpin secara langsung. Secara logika, kritik adalah bagian dari sistem itu.
Tapi yang terjadi justru aneh. Kritik sering dianggap masalah. Terutama jika datang dari rakyat biasa. Terlalu emosional. Terlalu keras. Terlalu subjektif.
Lalu muncul dalih lama: literasi masyarakat rendah.
Data memang menunjukkan itu. Minat baca kita lemah. Banyak orang lebih cepat bicara daripada membaca.
Lebih cepat marah daripada memahami. Media sosial mempercepat semua itu. Kritik jadi reaktif. Diskusi jadi dangkal.
Tapi pertanyaannya bukan hanya soal literasi. Pertanyaannya lebih tidak nyaman: apakah kebodohan justru dibutuhkan agar kekuasaan tetap aman?
Sejarah kita memberi petunjuk.
Dulu, orang tua kita menuntut merdeka karena sadar satu hal. Mereka dibuat bodoh secara sistematis.
Pendidikan dibatasi. Bahasa yang mereka kuasai tidak diakui.
Di pesantren, orang belajar dengan bahasa Arab dan lokal. Tapi ketika kolonial datang, bahasa pendidikan resmi diganti menjadi bahasa Belanda.
Akibatnya jelas. Rakyat dianggap tidak pintar. Tidak modern. Tidak layak bicara soal kebijakan.
Karena tidak sekolah di sistem mereka. Karena tidak paham bahasa mereka.
Kebodohan lalu dilekatkan sebagai stigma. Kemiskinan menjadi akibat. Dan lahirlah elite lokal yang nyaman bergandengan dengan penguasa koloni.
Pola itu terasa tidak benar-benar hilang. Hari ini, literasi rendah sering dijadikan alasan untuk meremehkan kritik. Bukan untuk memperbaiki pendidikan, tapi untuk menutup telinga.
Rakyat diminta tenang, sopan, dan tidak baper. Sementara kebijakan tetap berjalan tanpa koreksi berarti.
Situasi ini terlihat dari reaksi terhadap acara stand up comedy Men’s Rea. Kritik sosial disampaikan lewat humor. Ada yang tertawa. Ada yang tersinggung.
Tapi lagi-lagi, yang dipersoalkan bukan isinya. Yang diributkan perasaannya. Padahal kritik tidak selalu lahir dalam bahasa rapi.
Sejak lama, kita mengenal Abunawas. Ia mengkritik penguasa lewat cerita dan kelucuan. Tidak frontal.
Tidak kasar. Tapi tepat. Dan penguasa dalam kisah itu cukup dewasa untuk mendengar, bukan sekadar tersinggung.
Bandingkan dengan cara dunia usaha merespons kritik. Seorang pendaki mengeluh jaket antiairnya bocor.
Kritiknya keras dan viral. The North Face tidak mengatur nada bicara konsumennya. Mereka fokus pada masalah. Produk diganti. Tanggung jawab diambil.
Negara sering melakukan kebalikannya. Nada diurus. Etika dibahas. Tapi substansi dibiarkan.
Jika literasi memang rendah, solusinya bukan membungkam kritik. Solusinya memperluas akses pendidikan dan informasi.
Karena sejarah sudah mengajarkan satu hal: rakyat yang dibuat bodoh lebih mudah diatur, tapi tidak pernah benar-benar diam.
Demokrasi tidak runtuh karena kritik yang keras. Demokrasi runtuh ketika kebodohan dipelihara, dan kritik dianggap ancaman. []
Tinggalkan Komentar Anda