Lengsernya SMI, Optimisme PYS

Oleh Juwendra Asdiansyah (Penulis, public speaker coach)

SUDAH sepekan Sri Mulyani Indrawati (SMI) terdepak dari kursi Menteri Keuangan RI. Jabatan yang diembannya sejak 2007—meski tidak terus menerus—resmi dilepas setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa (PYS) menggantikannya pada 8 September 2025.

Sri Mulyani jelas ekonom hebat. Dia juga manajer, leader, dus birokrat mumpuni. Mestinya soal ini semua no debat. Cukuplah portofolio sebagai direktur pelaksana Bank Dunia dan kepercayaan tiga presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo dan Prabowo) jadi buktinya. Begitu banyak orang dengan kaliber paten di negeri ini. Jika SMI kaleng-kaleng, tidak mungkin tiga presiden dengan latar, visi, bahkan selera yang mungkin berbeda satu sama lain, semua memakai jasanya.

Tapi manusia paling hebat sekalipun tidak ada yang sempurna. Bukankah katanya tak ada gading yang tak retak, karena kalau tak retak bukan gading namanya, atau setidaknya bukan gading sungguhan.

Silakan sebut negarawan, politikus, cendekiawan, ulama, hingga olahragawan nomor satu mana yang tak pernah bikin salah, bahkan blunder. Apa ada orang hebat yang bikin 100 hal, keseratusnya bagus semua? Rasanya tidak ada. Pasti ada salahnya, pasti pernah jeleknya.

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang seringkali disebut “GOAT” atau “alien” karena skill bolanya hebat keterlaluan pun ada kalanya bermain buruk. Bahkan mengeksekusi penalti—yang bolanya diam, jarak ke gawang cuma 11 meter, menendang bisa pakai ancang-ancang, ruang tendang terbuka tanpa gangguan dan halangan pemain lawan kecuali seorang kiper di mulut gawang—pun keduanya pernah gagal. So, kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ia milik semua orang.

Tapi kesalahan dan kegagalan ada batas toleransinya. Pada kadar atau ukuran tertentu—bisa objektif, bisa pula subjektif, atau paduan keduanya—kesalahan bisa dianggap mencapai limitnya dan oleh sebab itu toleransi, pengampunan, permaafan tak bisa lagi diberikan.

SMI mungkin telah berada pada situasi yang “tak lagi bisa diampuni” itu. Sekali lagi, ukurannya bisa objektif, bisa subjektif, atau campuran keduanya. Soal ini sangat bisa diperdebatkan.

Tapi, saya sedang tidak ingin berdebat, dan tulisan ini pun tidak dibuat untuk menilai seberapa bagus atau buruk rapor SMI sehingga dia pantas atau tidak dicopot dari jabatan menteri keuangan. Selain tidak mau, ilmu saya pun tidak sampai untuk membahas soal itu.

Jangan lupa pula, dalam soal copot-mencopot selalu ada dua pihak yang terlibat: yang dicopot dan yang mencopot. Maka, melihat lengser-nya SMI semestinya jangan hanya dari sisi dia, tapi juga dari sisi Presiden Prabowo sebagai pihak pencopot. Tidak melulu seorang bawahan diberhentikan karena kinerja atau prestasinya jeblok.

Bisa saja pemberhentian terjadi karena majikan atau bos tidak suka kepadanya. Ketidaksukaan dari sejumlah rekan kerja atau stake holders juga bisa memicu pemecatan sebab hal itu dianggap mengganggu stabilitas atau suasana tempat kerja. Soal “tidak suka” ini yang tadi saya sebut sebagai ukuran subjektif.

Tapi misalkan ada faktor subjektivitas sekalipun, tentu Presiden sudah menimbang baik buruknya jika SMI dipertahankan atau dicopot.

Dan karena pilihan akhirnya adalah mencopot maka dapat dikatakan bahwa Prabowo sampai pada kesimpulan bahwa SMI tidak perlu dipertahankan, lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Menurut Prabowo loh ya. Itu juga ngira-ngira saya saja.

***

Ketika SMI diganti oleh PYS, media dan publik segera googling: mencari tahu siapa dia. Ini wajar. Beda dengan SMI yang sebelum jadi menteri sudah wara wiri media massa, dikenal luas sebagai pengamat ekonomi top markotop sejak menjabat ketua LPEM Universitas Indonesia akhir 90-an, PYS relatif jauh dari panggung pemberitaan.

Dia pun sadar itu. Kepada wartawan, pada hari pertamanya dipanggil Pak Menteri, dia sampai perlu menerangkan garis besar siapa dirinya selain jabatan terakhir sebagai ketua dewan komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sayangnya, kita sama-sama menyaksikan, pada hari pertama itu pula, ucapan-ucapan PYS justru memberikan kesan negatif publik terhadapnya. Dia kemudian mendulang kecaman. Netizen bagai berlomba merujaknya.

Menariknya, tak perlu waktu lama, angin segera berubah. Hari ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, PYS malah banjir pujian, juga berkat omongan-omongannya di sejumlah forum yang potongan maupun video utuhnya berseliweran di media sosial. Tentang jungkir balik, plot twist ala PYS ini silakan baca tulisan saya “Purbaya & 16 Tips Public Speaking Pejabat Publik”.

Soal pujian ini pun tidak semua sama pikiran. Ada saja yang tak bersetuju. Satu di antaranya ekonom senior Didik J Rachbini. Secara spesifik, rektor Universitas Paramadina ini bahkan menyebut kebijakan PYS memindahkan Rp200 triliun dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke lima bank negara melanggar konstitusi dan beberapa undang-undang.

Lalu bagaimana seharusnya kita menilai PYS?

Baca Juga: Blunder Purbaya

Ya, namanya menilai sebenarnya bebas saja. Pikiran dan selera orang kan beda-beda. Standar baik buruk pun bisa tak sama. Maka wajar apresiasi tentang sesuatu tak akan pernah seragam.

Ada pandangan minus, wajar saja. Sebaliknya wajar pula jika ada asumsi dan optimisme bahwa PYS mestinya tak kalah hebat dari SMI.

Karena dengan logika sederhana orang berpikir, untuk apa mengganti figur sekaliber SMI jika penggantinya tidak lebih baik. Kecuali jika Prabowo sudah benar-benar mangkel kepada SMI dan karena itu dia menempuh jalan: yang penting copot dulu, ganti dulu, soal penggantinya bagus atau jelek itu urusan belakangan—ini lain cerita.

Dan untuk hal “yang penting copot dulu” tampaknya malah lebih pas disematkan kepada pemberhentian Budi Gunawan dari jabatan menkopolkam dan Dito Ariotedjo (menpora). Keduanya diberhentikan begitu saja dan bahkan hingga hari ini belum diumumkan siapa penggantinya—sebuah praktik politik kepresidenan yang tidak lazim di Indonesia.

Hari ini kita baru bisa “mengukur” PYS sebatas dari rekam jejaknya, kebijakan pemindahan duit Rp200 triliun ke lima bank, dan sejumlah pernyataannya. Untuk menilainya dalam kapasitas menteri keuangan, apakah dia lebih moncer daripada SMI, apakah ekonomi Indonesia lebih gilang gemilang di tangannya, harus bersabar menungggu beberapa bulan hingga setahun ke depan.

Mengenai gaya dan model public speaking-nya yang cenderung lugas, cowboy dan sejenisnya, ya ada baiknya biarkan saja. Toh yang suka juga banyak kan. Di media sosial, tone positif jauh lebih kencang ayunannya daripada yang negatif. Kecuali hari ketika SMI dicopot, pasar (kurs dan IHSG) pun ternyata tidak merespons jelek kehadiran PYS.

***

Menjadi pejabat publik, apalagi sekelas menteri, atau kepala daerah, jelas tidak mudah. Bukan hanya kinerja yang dipotret, gerak, laku dan omongan pun menjadi sorotan. Tapi memilih diam, tidak ngapa-ngapain, bekerja sebatas rutinitas, business as usual, semata-mata supaya aman dari sorotan, juga bukan sikap yang bijak.

Seorang pejabat harus bekerja dengan keras, sungguh-sungguh, penuh dedikasi, dan pada saat yang sama perlu bicara untuk menjelaskan kepada publik apa-apa yang akan dan telah dikerjakannya.

You are what you talk. Walau tidak seluruhnya benar, ungkapan ini tak lantas keliru. Untuk seorang pejabat, omongannya merupakan salah satu alat publik untuk menakar kinerjanya, perilakunya, bahkan menerawang cerah-suramnya masa depan.

PYS menjadi fakta empiris. Kerjanya belum banyak, belum apa-apa, tapi ucapannya seolah menerangi masa depan. Statement-statement-nya memberi harapan, omongannya menumbuhkan kepercayaan, optimismenya membangkitkan semangat bahwa Indonesia bakal lebih baik.

Tentu ada risiko, termasuk risiko mendapat kritik. Tapi maju saja, jangan pula anti atau alergi atas kritik.

Jangan ketika dikritik malah membalas, “Ngomong mah gampang, kalau cuma komentar semua orang jago, begitu disuruh kerja belum tentu bisa.”

Respons seperti ini tidak sepenuhnya salah. Betul, komentar memang mudah, lebih mudah daripada mengerjakan.

Tapi bukankah memang demikian kehidupan membagi peran: ada yang bekerja, ada pula yang mengomentari yang sedang bekerja. Hari ini Anda bekerja, ya harus siap dikomentari orang. Besok lusa saat tidak lagi bekerja, boleh juga gantian Anda jadi komentator.

Dua paragraf di atas bukan untuk PYS. Ini tentang pejabat-pejabat di kampung saya. Serius.

Kota Baru, 16 September 2025