Wartalampung.id, Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Abdul Hakim meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk segera menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dalam IHPS I tahun 2024.
“Temuan dalam LHP BPK RI perlu segera ditindaklanjuti sebagai upaya memberikan manfaat optimal bagi peningkatan pengelolaan keuangan negara,” ujar Hakim dalam Rapat Konsultasi BAP DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI di Aula Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. (22/1/2025)
Perlu diketahui, hasil pemeriksaan BPK secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu dari Rp 18,19 triliun menjadi Rp 12,64 triliun. Adapun jumlah temuannya meningkat dari 9.261 (2023) menjadi 9.910 (2024) dengan total permasalahan naik dari 15.689 menjadi 16.518.
“Ini menunjukkan ada upaya mengurangi keuangan negara secara nilai, tetapi jumlah permasalahan sistemik belum berhasil ditekan,” ungkap Hakim.
Oleh karena itu, Hakim menegaskan kembali setelah mendengarkan penjelasan secara komprehensif, Kejakgung bisa mempercepat proses tindak lanjut LHP BPK yang terindikasi kerugian keuangan negara.
“Dibutuhkan langkah yang persuasif, preventif, dan tegas untuk menindaklanjuti temuan BPK ini tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Hakim juga mengapresiasi capaian kinerja lembaga penegak hukum terbaik dan audit BPK RI delapan kali berturut-turut.
Ini, kata Hakim, wujud Kejaksaan Agung mampu menunjukkan keteladanan sebagai instrumen negara dalam penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, efektif, dan akuntabel.

Tinggalkan Komentar Anda