Oknum Komdigi Pelindung Judi Online, Ketum DPP LDII Tegaskan Pentingnya Akhlak ASN

Wartalampung.id, Jakarta – Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso mengingatkan persoalan akhlak dalam perekrutan dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN), harus menjadi perhatian Kabinet Merah Putih.

Menurutnya, Indonesia bisa maju bila aparaturnya berakhlak mulia tidak sekadar cerdas. Hal itu ia sampaikan dengan penuh keprihatinan karena pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terlibat memberi perlindungan judi online.

Chriswanto pun merujuk kasus Ketua Tim Penyidikan dan Ahli UU ITE Ditjen Aplikasi dan Informatika, Denden Imadudin Soleh bersama sekurangnya 10 pegawai Komdigi memelihara 1.000 situs judol agar tak diblokir di Indonesia. Dari aktivitas hitam itu, mereka mendapat Rp 8,5 miliar per bulan.

“Mereka tahu judi online telah merusak ekonomi, merusak moral, dan mengakibatkan kerusakan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Tapi mereka tidak peduli dengan kehancuran moral bangsa, yang penting mereka untung,” ungkap Chriswanto dalam rilis.

Ia mengingatkan kembali pentingnya pemerintah memberantas judi online, mengingat korbannya beragam dari anak-anak, remaja hingga dewasa, pria maupun wanita, dari rakyat kebanyakan hingga pejabat.

“Yang paling bahaya adalah rusaknya generasi muda karena mereka rentan terhadap judi online. Ini menyebabkan patologi sosial, yang dampak kerusakannya berkepanjangan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, dampak buruk judi online bagi remaja sangat signifikan, mengingat masa remaja merupakan tahapan penting dalam pembentukan karakter dan cita-cita mereka sebagai manusia.

“Judi online sangat berpotensi menghancurkan masa depan mereka, sekaligus menjauhkan mereka dari pendidikan, serta merusak kualitas hidup dalam jangka panjang,” ujarnya.

Akibat judi online, konflik sosial pun menjadi tinggi. Ia mencontohkan prilaku kriminal yang semakin nekat, dipicu kekalahan dari judi online.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Lampung Aditya mendukung pernyataan ketua umum, bahwa penanaman akhlak mulia sangat dibutuhkan bahkan mulai sejak dini.

Dengan demikian, ketika menjadi ASN atau pejabat pemerintahan, tidak hanyut dalam tindakan tidak terpuji seperti ikut bahkan melindungi permainan judi online. []