FGD inisiasi Abdul Hakim. | Adian Saputra
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Komisi X DPR RI sudah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Rekomendasi ini untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, Panitia Kerja Kebijakan Kurikulum Komisi X memberikan rekomendasi dengan mendesak Kementerian untuk menyampaikan evaluasi dan perkembangan saran pendidikan yang telah melaksanakan kurikulum prototipe merdeka sampai dengan 2021.
Fikri menjelaskan, realisasi anggaran juga mesti dilaporkan sebelum memutuskan impelemtatif kurikulum merdeka ke satuan pendidikan lainnya.
Demikian disampaikan Fikri hari ini secara daring dalam focus group discussion (FGD) yang diadakan Wakil Ketua Komite IV DPR RI Abdul Hakim di Kantor Perwakilan DPD RI Lampung.
Fikri juga menjelaskan, Panja mendesak Kementerian untuk memastikan substansi kurikulum seusai dengan tujuan pendidikan nasional dan memiliki kejelasan logika serta landasan filosofis dan sosiologis.
Fikri menjelaskan, Komisi juga mendesak Kementerian melakukan penguatan kapasitas guru-guru sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum dengan mensinergikan LPTK dalam pengembangan kurikulum.
Komisi X juga mendorong Kemendikbudristek melibatkan pakar dan pelaku pendidikan dalam pengambilan kebijakan di bidang ini di antaranya terkait kurikulum. [Sugiono]
