Abdul Hakim. | Adian Saputra
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komite IV DPD RI Abdul Hakim meminta generasi muda memahami esensi komunisme. Dengan begitu, generasi milenial mampu menempatkan komunisme sebagai ancaman untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak sekadar ancaman kepada ideologi negara Pancasila, tetapi ancaman untuk seluruh item di republik ini.
Hakim mengemukakan, pemberontakan G30S/PKI merupakan bukti sahih bahwa ideologi komunisme memang bukan tempatnya di Indonesia. Sebagai negara yang berketuhanan, komunisme tidak pada tempatnya ada di negara ini.
Hakim mengatakan, pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 juga bukti yang tidak terbantahkan bahwa kekuatan komunisme memang pada akhirnya berbahaya untuk semua.
Dalam konteks peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 ini, Hakim mengajak semua elemen untuk tetap mewaspadai gerakan yang ingin membangkitkan komunisme. Hakim ingin, semua warga memahami bahwa pemberontakan itu adalah wujud rongorongan terhadap pemerintah yang sah.
Hakim mengemukakan, ideologi komunisme tetap bisa saja ada di masyarakat. Selama ada kondisi yang memungkinkannya muncul kembali, ideologi semacam itu tidak akan pernah mati.
Oleh karena itu, Hakim meminta semua mempelajari dengan baik latar sejarah komunisme di Indonesia dan wujud PKI dalam entitas politiknya.
Hakim juga menguraikan bahwa banyak ulama Indonesia yang menjadi korban kebiadaban PKI. Lantaran itu, kata Hakim, Alim Ulama Indonesia pada tahun 1957 memunculkan resolusi yang di antaranya berisi ideologi atau ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam untuk menganutnya. Hakim juga menegaskan adanya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI.
Hakim mendorong generasi muda mewarisi sifat heroic para pahlawan dan ulama dalam mempertahankan Pancasila dan bangsa Indonesia. Generasi muda, kata dia, juga memperkuat pemahaman terkait ideologi Pancasila agar tidak terpengaruh paham yang bertentangan dengan Pancasila.
“Generasi muda harus bisa mengidentifikasi paham komunisme dan mengantisipasi kebangkitan pergerakannya di Indonesia,” tutup Hakim. []
