Pelindo dan Komitmen Rehabilitasi Mangrove

Wartalampung.id, Jakarta –  “Program Rehabilitasi Kawasan Mangrove memberikan banyak dampak positif, bukan hanya dalam lingkup pelestarian lingkungan dan penanganan perubahan iklim, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus dalam menanamkan pemahaman akan pentingnya upaya pemeliharaan lingkungan dan menjaga keseimbangan alam.” (Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono)

Acapkali dilangsungkan kegiatan penanaman mangrove (bakau), dipastikan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selalu terlibat. Saat penanaman bibit mangrove di Pantai Grinting, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (5/9/2022) misalnya. Pelindo terlibat aktif bersama jajaran Pemkab Probolinggo dan Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) setempat. Sebanyak 6.000 bibit mangrove pun ditanam.

Empat hari sebelumnya, Pelindo melaksanakan kegiatan serupa. Menanam 2.500 bibit mangrove di lahan seluas dua hektar di Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sini, Pelindo memahami, kerusakan lingkungan pesisir akibat terjangan Badai Siklon Tropis Seroja sebelumnya memang harus segera dipulihkan. Salah satu kiatnya, dengan menanam mangrove.

Bahkan, persis dua hari pasca-peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pelindo kembali merehabilitasi kawasan mangrove. Yakni di lahan seluas 31 hektar Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Banyak pejabat hadir, misalnya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN yang diwakili oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Tedi Bharata, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Komisaris Utama Pelindo, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, Perwakilan Duta Besar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Rektor Universitas Hasanuddin, dan Perwakilan Bank Dunia.

Hebatnya, program rehabilitasi mangrove oleh Pelindo ini dilaksanakan pula serentak di lima titik lokasi. Yaitu, 18 hektar di Desa Rantau Panjang, Aceh Timur (Regional 1); 12,5 hektar di Desa Teluk Lemo Teluk Naga, Tanggerang (Regional 2); 15 hektar di PPI Pasuruan (Regional 3); 31 hektar di Kabupaten Maros, Makassar (Regional 4); dan 20 hektar di Desa Muara Teluk Naga, Banten. Luasan totalnya mencapai 96,5 hektar.

Maka wajar bila Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi Pelindo yang melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merehabilitasi kawasan mangrove.

Menurut Luhut, restorasi mangrove merupakan persoalan lingkungan yang penting. Dan dengan harganya yang tidak mahal, penanaman mangrove dapat dilaksanakan setiap level. Program rehabilitasi mangrove tidak hanya terkait dengan restorasi mangrove, tapi juga mengedepankan konservasi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

”Saya berharap ini tidak hanya pekerjaan pemerintah, melainkan semua komunitas, apakah itu LSM, swasta, maupun masyarakat itu sendiri, untuk melakukan kerja sama dalam membangun mangrove, sehingga membuat udara lebih sehat lagi. Karena mangrove ini untuk generasi kita yang akan datang,” ujar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

“Mangrove ini merupakan salah satu tanaman yang mampu menyerap emisi karbon sampai 12 kali lipat, kalau sudah cukup matang. Pelindo saya titip itu pak Arif Suhartono, Anda punya pelabuhan itu tanami itu mangrove dimana saja itu Tanami,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan, Pelindo turut mengajak kerja sama komunitas masyarakat pesisir yang umumnya tergabung dalam Kelompok Penggiat Mangrove.

Kolaborasi ini sebagai wujud dukungan Pelindo atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Lagipula, kolaborasi juga menjadi salah satu nilai inti BUMN yakni “AKHLAK” (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

“Keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi yang baik dari Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan. Tidak lupa, peran serta dan dukungan masyarakat dalam komunitas turut mengambil andil besar. Untuk itu kami juga mengupayakan yang terbaik melalui program pengembangan komunitas (community development) sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya dengan memfasilitasi pengembangan usaha produk turunan mangrove, maupun penyediaan fasilitas wisata mangrove,” ujar Dirut Pelindo Arif Suhartono.

Komitmen Pelindo, lanjutnya lagi, memang akan terus melaksanakan program TJSL yang diantaranya merehabilitasi kawasan mangrove. Tekad ini sejalan dengan upaya memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs).

“Bahkan, program ini merupakan keberlanjutan dari komitmen Pelindo untuk menyukseskan salah satu program pemerintah serta implementasi dari Perjanjian Bersama dengan Kemenko Marves, Kementerian LHK, juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna merehabilitasi kawasan mangrove di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Di hari yang sama, Pelindo Regional III menginisiasi penancapan bibit mangrove di pesisir Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di lima kelurahan yaitu Ngemplak, Panggung, Mandaran, Kepel dan Tapaan. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf didampingi Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo mengapresiasi kerja Pelindo yang menanam hampir 50.000 bibit mangrove.

“Jadi apa yang disampaikan Pak Menko Marvest, Luhut Binsar Pandjaitan itu betul, bahwa kami sangat konsen di sana (mangrove) dan pada saat ekonominya tumbuh dengan adanya kegiatan mangrove ada manfaat ekonomi yang didapat tentunya daya belinya akan semakin meningkat yang pada akhirnya trafik juga akan meningkat,” kata Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono.

Sebagai catatan, sepanjang 2021 lalu, Pelindo telah merehabilitasi kawasan mangrove seluas total 126,5 hektar. Lokasinya tersebar, antara lain di Langsa, Aceh; Indramayu, Jawa Barat; Probolinggo, Jawa Timur; dan Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Sedangkan pada 2022 ini, Pelindo berkomitmen melakukan rehabilitasi kawasan mangrove seluas 145 hektar. Tersebar di Desa Rantau Panjang, Aceh Timur; Langsa Barat, Aceh; Teluk Lemo, Banten; Pasuruan, Jawa Timur; Maros, Makassar, Sulawesi Selatan dan lainnya.

Hingga Agustus 2022, Pelindo bersama KLHK, KKP serta Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDASHL) telah merehabilitasi kawasan mangrove seluas 105 hektar.

Selamatkan Mangrove Indonesia

Saat ini, ekosistem mangrove Indonesia luasnya sama dengan 20 persen dari total mangrove dunia. Data Peta Mangrove Nasional 2021 merinci, ekosistem mangrove existing Indonesia seluas 3.364.080 hektar. Terdiri dari 2.661.281 hektar mangrove di dalam kawasan, dan 702.799 hektar di luar kawasan. Bila dirinci secara kerimbunannya, total mangrove lebat seluas 3,1 juta hektar, mangrove sedang seluas 188.363 hektar, dan mangrove jarang seluas 54.474 hektar.

Harap dicatat, kondisi mangrove Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Deforestasi atau penggundulan hutan bakau telah berlangsung sejak lama. Deputi Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Satyawan Pudyatmoko mengungkapkan angka fantastis terkait banyaknya lahan mangrove yang terdegradasi. Keprihatinan ini disampaikan saat konferensi pers “Tata Kelola dan Peta Jalan Rehabilitasi Mangrove Nasional” pada 3 Agustus 2022.

Seluas 631.802 hektar mangrove kini telah tercerabut dan berubah menjadi tambak. Degradasi mangrove menjadi tambak itu terbanyak di Area Penggunaan Lain (APL) yakni 62 persen (393.623 hektar). Sedangkan di kawasan hutan seluas 38 persen atau 238.179 hektar. APL adalah areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar bidang kehutanan.

Deforestasi mangrove akibat eksploitasi kayu (timber) hingga 1960 silam diperkirakan mengakibatkan hilangnya lahan bakau seluas 200.000 hektar. Lalu diperkirakan, sejak tahun 1980-an hingga 30 tahun berikutnya, deforestasi mangrove terjadi di lahan seluan 800.000 hektar. Selain eksploitasi kayu, deforestasi mangrove juga dipicu aktivitas pembukaan tambak.

Mangrove kian meradang. Ditaksir, sejak 2021 hingga 2030 nanti, deforestasi mangrove akan terus terjadi. Areal yang terdampak diyakini mencapai 299.258 hektar. Angka mengerikan ini masih bisa terus bertambah.

Bahkan, alih-alih produktivitas tambak rendah, deforestasi mangrove secara liar pun berlanjut. Makanya, deforestasi mangrove hingga 2030 diperkirakan, bakal mencapai 600.000 hektar, atau setara 10 kali lipat luas DKI Jakarta.

Selain aktivitas ilegal seperti eksploitasi kayu dan tambak oleh perusahaan maupun masyarakat, kerusakan lahan mangrove juga akibat tuntutan pembangunan, pemanenan yang berlebihan, hama penyakit dan lainnya.

Tepat bila kemudian Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar rehabilitasi mangrove segera dilaksanakan. Target Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) pun dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Prioritas Nasional 6.

Target PRM sangat serius. Yakni seluas 600.000 hektar dalam kurun 2021-2024. Sembilan provinsi pun jadi sasaran prioritas, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Kerusakan ekosistem mangrove di sembilan provinsi ini memang disebut-sebut lebih luas dibandingkan  wilayah lain. Payung hukum PRM ini adalah Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Selain itu, percepatan rehabilitasi mangrove juga menjadi bagian dari Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Ini merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai. Dimana tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada 2030 akan seimbang, atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Tidak sekadar mengeluarkan instruksi, beberapa kali Presiden Jokowi juga meninjau lahan dan menanam sendiri bibit mangrove. Misalnya, di Bali, Batam, Bogor, Cilacap, Kepulauan Riau, juga di Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Lantas, berapa biaya yang diperlukan untuk merehabilitasi mangrove di sembilan provinsi itu? BRGM menghitung, untuk merehabilitasi mangrove dibutuhkan biaya Rp25.000 per hektar. Artinya, untuk merehabilitasi mangrove seluas 605.812 hektar hingga 2024 dibutuhkan total biaya Rp26 triliun.     

Sekretaris Utama BRGM, Ayu Dewi Utari menyebutkan, skema pembiayaan itu bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, dapat diusahakan pula skema loan atau hibah. Skema ini memanfaatkan sumber dana hibah atau pinjaman dari luar negeri. Pemerintah akan mengajukan permintaan hibah US$15 juta (setara Rp223 miliar) dan pinjaman US$400 juta (setara Rp5,9 triliun) kepada Bank Dunia.

Skema berikutnya, melalui investasi izin usaha pengelolaan mangrove untuk jasa lingkungan. Juga, skema kewajiban rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan izin pinjam pakai kawasan hutan. Terkait hal ini, regulasinya tengah digodok KLHK. Kemudian, skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan dana hibah sukarela dengan Korporasi atau Lembaga Filantropi.

Sebagai catatan, pada 2021, BRGM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM). Obyeknya seluas 34.911 hektar di 32 provinsi dengan dana APBN. Capaian ini 105 persen dari target yang seluas 33.000 hektar.

Konservasi Mangrove dan G20

Seperti diketahui, saat pertemuan para pemimpin G20 di Bali nanti, Indonesia bertekad membuktikan komitmennya terkait isu perubahan iklim global. Salah satunya dengan menjadikan Mangrove Conservation Forest Bali sebagai show case kepada para pemimpin negara G20. Memegang amanah sebagai Presidensi G20, Indonesia akan menunjukkan keseriusan merestorasi dan merehabilitasi hutan mangrove juga gambut.

Memperbaiki perubahan iklim? Ya, mangrove memang ekosistem yang teramat penting dalam menyerap dan menyimpang karbon. Kemampuan mangrove menyimpan karbon bahkan 4-5 kali lebih banyak dibandingkan dengan ekosistem lain.

Tak heran, mangrove juga dikenal sebagai ekosistem karbon biru karena mampu menurunkan emisi karbon dioksida (CO2). Ini tentu sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29 persen pada 2030 mendatang. Komitmen tersebut menjadi bagian kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang dihasilkan dari Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-21 (COP21) di Paris, Perancis, 2015 lalu.

Mangrove juga menjadi penyedia produksi hasil hutan yang variatif. Kayunya dapat digunakan kayu bakar, daunnya menjadi pakan ternak, buahnya diolah menjadi kopi juga sirup, selain dimanfaatkan pula untuk bahan pewarna alami kain batik. Ekosistem mangrove bisa difungsikan sebagai tempat pengembang-biakkan lebah penghasil madu, termasuk tempat favorit ikan atau nursing ground, kepiting, kerang dan lainnya.

Tak hanya itu, mangrove juga melindungi pantai dari abrasi, banjir rob, tsunami, angin kencang dan perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan permukaan air laut.

Sebegitu banyak fungsi mangrove, maka pelestariannya pun harus melibatkan banyak pihak. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK, Dyah Murtiningsih memaparkan, pengelolaan ekosistem mangrove merupakan tanggung jawab bersama. Pemangku kepentingan dalam rehabilitasi mangrove adalah pemerintah pusat dan daerah, kelompok masyarakat, serta perguruan tinggi.

Sementara itu, BRGM merancang tiga cara pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi mangrove. Pertama, mendorong pemberdayaan masyarakat agar potensi usaha mereka turut berkembang. Kedua, memperkuat potensi dan  sumber daya masyarakat pesisir. Ketiga, melindungi.

Tiga cara itu menjadi bagian dari “rekayasa sosial” dalam kegiatan atau proyek rehabilitasi mangrove. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dikawal pemerintah daerah, dan didukung dunia usaha maka biaya rehabilitasi mangrove juga pasti akan bisa ditekan semakin rendah.

Maka patutlah bila Pelindo menjadi yang selalu hadir setiap kali dilaksanakan penanaman bibit mangrove. Kehadiran Pelindo dengan komitmennya mendukung upaya pemerintah merehabilitasi kawasan mangrove ini senafas dengan visinya: “Menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia”.

Genap satu tahun pasca-merger pada 1 Oktober 2022 ini, Pelindo tak hanya mampu membuktikan kemampuan dalam hal kinerja keuangan saja. Tapi juga, konsistensinya melakukan inovasi demi memangkas biaya logistik. Diantaranya, dengan menerapkan standardisasi layanan yaitu memperpendek waktu port stay kapal dan cargo stay barang. Semakin pendek waktu singgah kapal, praktis semakin tinggi peluang untuk berlayar dan mendapatkan muatan. Hal-hal yang dilakukan Pelindo di beberapa pelabuhan ini sontak membuahkan apresiasi dari perusahaan pelayaran (shipping line).

Last but not least, Pelindo pun kini semakin menjadi teladan dalam merehabilitasi kawasan mangrove.[Gapey Sandi]