Abdul Hakim. | Wartalampung.id
Wartalampung.id, Bandar Lampung –Anggota Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim menyoroti dan mengevaluasi kinerja APBN 2022. Hakim menjelaskan, APBN 2022 masih terindikasi sakit. Ini, ujar dia, terlihat dari indikasi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pemerintahan daerah yang mencapai Rp104 triliun.
Untuk pemerintah pusat malah lebih banyak lagi, yakni Rp125 triliun. Hakim menilai, ini adalah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam menyusun program sehingga APBN tidak terserap sempurna.
Dalam rilis, mantan anggota DPR tiga periode itu menambahkan, melewati pandemi, pemerintah semestinya memiliki regulasi khusus untuk mendorong bergeraknya ekonomi di sektor yang dapat cepat bergerak.
Hal ini juga perlu disesuaikan dengan kemampuan bangsa. Ia mencontohkan, Turki yang memberikan kemudahan pada sektor pariwisata sebagai sektor yang akan mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi.
Hakim juga menyoroti utang pemerintah yang terus meningkat. Utang BUMN PLN dan Pertamina yang tinggi, kata dia, akan membebani APBN tahun ini dan tahun depan.
“Perlu kebijakan moneter yang lebih ketat dan perbaikan pengelolaan utang.”
Hakim menjelaskan, regulasi pemerintah masih kurang pas untuk segera bangkit dari pandemi. APBN 2023 akan terbebani banyak hal.
Mulai dari political will, beban utang luar negeri, sampai beban BUMN PLN dan Pertamina yang rugi.
“Struktur APBN mulai dari asumsi defisit, besar dan alokasi subsidi, perimbangan keuangan pusat dan daerah akan sangat terpengaruh dari persepsi publik yang akan dibentuk pemerintah menjelang pemilu.”
Untuk asumsi makro ekonomi, Hakim ikut mempertanyakan target asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi 5,9, sementara BI hanya maksimal berasumsi hingga 4,9.
Selain itu, ia menilai adanya beban dunia usaha yang semakin meningkat.
Hakim menilai, beban subsidi tahun 2023 akan membesar mengingat pemilu pada Februari 2024. Ongkos politik, kata Hakim, akan turut memengaruhi kebijakan.
Soal dana transfer daerah, kata Hakim, perlu diperhatikan lebih jauh soal mekanisme dan jumlah agar anggaran lebih berkeadilan. []
