Arinal Djunaidi. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2022, di Ballroom Novotel Hotel Bandar Lampung, Senin (11/4/2022).
Musrenbang yang dilaksanakan secara hybrid tersebut digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tema “Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.
Musrenbang ini turut diikuti oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Anggota DPD RI, Forkopimda Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Lampung, Sekdaprov Lampung, rektor dan akademisi, serta bupati/wali kota se-Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangkaian Musrenbang Provinsi Lampung.
“Penghargaan kepada seluruh pihak yang memberikan sumbangan pemikiran dalam musrenbang. Pemikiran konstruktif ini akan menjadi bahan masukan yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah yang akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Arinal.
Tentunya, lanjut Arinal, orientasi ke depan adalah membangun ekonomi rakyat.
“Apa pun yang kita lakukan, ekonomi rakyat harus menjadi landasan utama,” tambahnya.
Perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif akan memperkuat keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Di sinilah arti penting dari Musrenbang, seberapa besar dampak, nilai dan manfaat perencanaan tersebut bagi masyarakat.
“Rangkaian proses musrenbang merupakan komitmen untuk menciptakan keselarasan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Proses perencanaan pembangunan yang baik disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.
Saat ini perkembangan perekonomian Provinsi Lampung sudah mulai membaik, ditandai dengan perekonomian Lampung tahun 2021 yang tumbuh positif sebesar 2,79%.
Begitu juga capaian indikator makro pembangunan lainnya, seperti menurunnya tingkat kemiskinan dari sebesar 12,76% pada tahun 2020 turun signifikan menjadi sebesar 11,67% pada tahun 2021.
Sejak tahun 2019 hingga saat ini, lanjut Gubernur Arinal, Provinsi Lampung sudah berhasil memperoleh 68 penghargaan dari berbagai pihak, yang menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan ke depan.
Penghargaan itu antara lain kinerja positif di mata publik atas keberhasilan dalam membangun Lampung (9 Gubernur terbaik); Keberhasilan pembangunan pertanian Lampung dengan meningkatnya produksi padi tertinggi secara nasional sebesar 22,47%, diapresiasi oleh Presiden RI melalui penghargaan Abdi Bhakti Tani.
Kemudian, Teknologi Tepat Guna Nasional XXII dengan memperoleh penghargaan juara III Nasional; Angka Kelahiran Ternak terbanyak pada Program Sapi Kerbau Andalan Negeri (Sikomandan); mensupport program Pertashop dari PT. Pertamina dan lainnya.
Dalam memperkuat proses perencanaan ke depan, Gubernur Arinal mengungkapkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui:
Pertama, perlunya penguatan pelaksanaan Program berbasis kinerja. Sehingga apa yang kita rencanakan lebih fokus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pastikan upaya tercapainya target 20 (duapuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ditetapkan, pemenuhan komitmen terhadap pelaksanaan 33 Agenda Kerja Utama dan Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal serta target Pembangunan yang Berkelanjutan.
Kedua, perlunya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran difokuskan pada penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi, hilirisasi, penguatan UMKM, penanganan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, stunting, peningkatan kualitas pembangunan manusia dan penurunan angka pengangguran dengan memperluas lapangan pekerjaan.
Ketiga, perlunya fokus perencanaan berbasis kewilayahan. Dalam hal ini, tentu juga diperlukan harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan program-program pembangunan kewilayahan.
Dan keempat, perlunya keterpaduan sumber- sumber pendanaan program-program pembangunan daerah. Kita harus berfikir inovatif dan melakukan terobosan untuk menyiasati keterbatasan anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan sehingga masyarakat dapat terlayani secara maksimal. []
